• Search
  • Menu

POLITIK

MIRADIN SYAHBANA RIZKY/"PRLM"

35 Caleg Terpilih Partai NasDem Ikuti 'Sekolah Legislatif‎'

JAKARTA, (PRLM).- Sebanyak 35 kader Partai NasDem yang terpilih menjadi anggota DPR RI 2014-2019 mengikuti "Sekolah Legislatif" Partai NasDem di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Rabu (20/8/2014).

Sekolah legislatif Partai NasDem itu sendiri digelar selama empat hari berturut-turut, mulai 20 Agustus 2014 hingga 23 Agustus 2014.

Sekolah Legislatif Partai NasDem digelar dengan tujuan untuk membekali para wakil rakyat terpilih. Semua dilakukan agar anggota Legislatif dapat bekerja secara maksimal, sebagaimana digariskan oleh UU dan diamanatkan oleh rakyat.

20.08.2014 - 15:15

Putusan DKPP Perkuat Dalil Prabowo-Hatta di MK dan Mabes

JAKARTA, (PRLM).- Tim Advokasi Prabowo-Hatta menyoroti kasus pembongkaran kotak suara oleh Komisi Pemilihan Umum yang putusannya akan dibacakan hari ini baik oleh MK maupun DKPP. Jika DKPP menyatakan KPU bersalah, hal itu bisa memperkuat dalil gugatan/laporan di MK dan Mabes Polri.

"Jika diputuskan berbeda antara DKPP dan MK, maka rancu secara konstitusional. Namun, bisa memperkuat dalil kami," ujar Tim Advokasi Prabowo-Hatta, Didi Supriyadi, menjelang sidang DKPP di Gedung Kementerian Agama, Kamis (21/8/2014).

Tim Prahara Apresiasi Pembacaan Putusan MK dan DKPP pada Hari yang Sama

Tim Prahara Apresiasi Pembacaan Putusan MK dan DKPP pada Hari yang Sama

JAKARTA, (PRLM).-Tim Advokasi Prabowo-Hatta mengapresiasi pembacaan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dan Mahkamah Konstitusi yang dilakukan pada hari yang sama. Hal itu bisa membuat berbagai pihak melihat permasalahan secara integral.

"Kecurangan harus ditunjukkan dari berbagai segi. DKPP secara etik dan MK dari sengketa rekapitulasi suara," ujar Tim Advokasi Prabowo-Hatta, Mahendradata, menjelang sidang putusan DKPP di Gedung Kementerian Agama, Jakarta, Kamis (21/8/2014).

DKPP Akan Bacakan 16 Putusan

JAKARTA, (PRLM).-Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu hari ini akan membacakan putusan atas sidang kode etik pemilihan presiden 2014. DKPP akan memutuskan 16 perkara, 14 di antaranya terkait pilpres dan 2 lainnya terkait pileg.

"Untuk pileg yaitu terkait kasus Serang dan Halmahera Timur," ujar Humas DKPP, Teten Jamaludin, di Gedung Kementerian Agama, Jakarta, Kamis (21/8/2014).

Pilih Ketua DPR, Aturan Main Harus Jelas

JAKARTA, (PRLM).-Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ingin menunggu kejelasan aturan main dalam pemilihan Ketua DPR. Undang-Undang 17/2014 tentang
MPR, DPD, DPR dan DPRD (UU MD3) memang sudah disahkan 8 Juli lalu. Namun, beberapa pihak termasuk PDI Perjuangan dan DPD mengajukan uji materi (juducial review) UU yang mengatur pimpinan DPR dipilih dalam satu paket secara musyawarah ini.Jika musyawarah tidak tercapai, langkah pemungutan suara (voting) dilakukan.

Ujian Koalisi Merah Putih Cukup Berat

JAKARTA,(PRLM).-Pakar Komunikasi Politik dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)
Karim Suryadi mengatakan ujian untuk oposisi loyal koalisi merah putih cukup berat. Padahal koalisi ini berpeluang menciptakan tradisi baru bila tahan ujian. Maksudnya, mengendalikan pemerintah dari luar pemerintahan dengan membentuk shadow government.

Partai-partai Masih Berkomunikasi

JAKARTA, (PRLM).-Sekjen Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Tjahjo Kumolo
mengatakan hingga saat ini belum ada keputusan apa pun dari partai-partai di luar partai pengusung Jokowi-JK. Namun, komunikasi antara fungsionaris partai memang tengah berjalan.

"Yang saya pahami belum ada keputusan apa-apa. Kita masih saling membangun komunikasi politik antar fungsionaris," kata Tjahjo kepada "PRLM" di Jakarta, Kamis (21/8/2014).

Gun Gun: Ada Tiga Catatan untuk Putusan MK

JAKARTA, (PRLM).- Pengamat Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto memberikan beberapa catatan terkait akan digelarnya sidang putusan sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (21/8/2014).

"Pertama untuk elite yang bertarung terutama pihak pemohon, termohon dan pihak terkait sudah seharusnya menghormati putusan MK yang final dan mengikat tersebut. Jangan sampai setelah jalur politik tak bisa memuaskan, jalur hukum pun tak dihormati," ucap Gun Gun di Jakarta, Rabu (20/8/2014).

Politik Pengerahan Massa Untuk Menekan dan Mengintimidasi

JAKARTA, (PRLM).-Politik pengerahan massa diasumsikan untuk melakukan tekanan dan intimidasi oleh pendukung pasangan capres dan cawapres yang melakukan gugatan ke MK.

Untuk itu, institusi keamanan harus mencegah terjadinya tekanan dan intimidasi atas MK sebagai lembaga negara melalui pengamanan berlapis.

"Polri dan TNI harus memastikan bahwa MK dan lingkungan sekitarnya steril dan terbebas dari tekanan massa bagi kepentingan pihak yang bersengketa," kata Muradi, Ketua Pusat Studi Politik & Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran Bandung, Rabu (20/8/2014).

Pengamanan Polri dan TNI di MK Sudah Tepat

JAKARTA, (PRLM).-Pengamanan berlapis oleh Polri dan TNI di sekitar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) hingga titik pintu-pintu masuk ke Jakarta dinilai sudah tepat.

Hal itu berimplikasi pada dua hal, yakni sebagai bagian dari langkah preventif keamanan ibu kota sebagai indikator keamanan nasional dan berkaitan dengan penegakan wibawa lembaga tinggi negara.

Anggota DPR Nasdem Diperintahkan Kawal Pemerintahan Jokowi-JK

JAKARTA, (PRLM).- Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memerintahkan sebanyak 35 anggota DPR terpilih dari Partai Nasdem untuk mengawal pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla hingga lima tahun ke depan. Sebab, Partai Nasdem adalah partai pendukung Jokowi-JK dan memiliki semangat koalisi tanpa syarat.

"Posisi Nasdem adalah partai pemerintah. Maka, amankan seluruh kebijakan pemerintah. Di sana kalian berposisi," kata Surya saat membuka Sekolah Legislatif, di Jakarta, Rabu (20/8/2014).