• Search
  • Menu

POLITIK

MIRADIN SYAHBANA/"PRLM"

Jokowi Terancam Manuver Mafia

JAKARTA, (PRLM).- Pengamat politik dari Universitas Indonesia Boni Hargens menilai ada tiga ancaman yang menghadang kinerja presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla dipemerintahan mendatang. Ancaman ini nantinya tak hanya berasal dari parlemen.

"Pertama ancaman muncul melalui manuver dari para mafia yang menyusup ke partai pemenang. Mereka pada akhirnya dapat menghancurkan orang-orang baik," ucap saat menjadi pembicara dalam diskusi publik dengan tema konsolidasi nasional dalam rangka mengawal trisakti dan nawacita, di Jakarta, Selasa (14/10/2014).

14.10.2014 - 15:18

Jokowi "Turun" karena KIH Gagal?

JAKARTA, (PRLM).- Lobi-lobi yang dilakukan koalisi Indonesia hebat (KIH) dengan koalisi merah putih (KMP) sudah sering terlihat baik antara kalangan elite partai, pimpinan fraksi di DPR, dll. Namun, persaingan kedua koalisi ini tetap terlihat. Presiden terpilih Joko Widodo yang juga kader Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan akhirnya "turun" melakukan upaya komunikasi politik.

SDA dan PPP Siap Pindah Haluan

JAKARTA, (PRLM).- Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali membuka kemungkinan partainya meninggalkan Koalisi Merah Putih dan bergabung ke Koalisi Indonesia Hebat jika partainya diberi kursi menteri oleh Presiden terpilih Joko Widodo.

Namun hingga sejauh ini, kata dia, belum ada komunikasi langsung dari pihak Jokowi. "Kalau kemarin ditawari (kursi menteri) itu ngomongnya ke wartawan, bukan ke saya. Belum ada komunikasi, tapi kemungkinan (arah koalisi) berubah ada," kata Suryadharma kepada wartawan, di Jakarta, Rabu (15/10/2014).

DPD Harus Ikut Bahas RUU Pencabutan Perppu Pilkada

JAKARTA,(PRLM).- Praktisi hukum tata negara Refly Harun menegaskan, jika DPR menolak Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti UU) Pilkada yang diterbitkan Presiden SBY, maka akan terjadi kekosongan hukum tentang Pilkada, dan untuk itu perlu RUU pencabutan Perppu tersebut.

Dalam pembahasan RUU pencabutan Perppu, pihak DPD RI harus ikut membahas RUU pencabutan Perpu dimaksud secara tripatrit (DPR, DPD dan Pemerintah). Lain halnya, kalau DPR menerima Perppu, maka tak akan terjadi kevakuman hukum Pilkada.

Muktamar Jadi Forum Untuk Islah

SURABAYA, (PRLM).-Pengurus PPP kubu Romahurmuzy menilai muktamar VIII yang dilangsungkan di Hotel Empire Palace, Jln. Blauran, Surabaya, Rabu (15/10/2014), mempunyai arti strategis di tengah hiruk pikuk polemik partai. Muktamar menjadi forum untuk melakukan islah.

"Mahkamah partai telah menetapkan jalan terbaik adalah islah. Forum untuk islah adalah muktamar," kata Emron seraya menambahkan muktamar hari ini adalah perintah atas mahkamah partai.

Jokowi-JK Diminta Lanjutkan Program Pro-Rakyat

JAKARTA, (PRLM).-Pemerintahan Jokowi-JK diharapkan meneruskan program-program pendahulunya yang terbukti berhasil dalam meningkatkan perekonomian, khususnya program pro-rakyat yang banyak membantu meningkatkan penghasilan penduduk miskin yang terbesar di pelosok negeri.

Emron Sindir Kubu Lawan Tak Patuh Konstitusi

SURABAYA, (PRLM).-Wakil Ketua Umum PPP Emron Pangkapi menyindir sebagian kader PPP. Dia menganggap kader yang membelot tidak patuh terhadap konstitusi sehingga partai berlambang kabah itu tercabik-cabik.

"Muktamar adalah lembaga kekuasaan tertinggi maka inilah tempat menetapkan garis besar dan haluan partai. Itu mengapa tema yang diambil adalah ketaatan konstitusi," kata dia saat pembukaan Muktamar VIII, di Hotel Empire Palace, Surabaya, Rabu (15/10/2014).

Kevakuman Hukum Pilkada Rugikan Partai Politik

JAKARTA, (PRLM).- Guru Besar Hukum Tata Negara Sadli Isra’ mengatakan jika terjadi kevakuman hukum terkait diterbitkannya Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti UU) Pilkada oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), karena akan ditolak oleh DPR RI, maka hal itu akan menguntungkan Presiden terpilih Jokowi, karena presiden nantinya bisa menunjuk pejabat pelaksana tugas (Plt) baik untuk gubernur, bupati maupun wali kota.

PPP Harus Ambil Bagian Dalam Pemerintahan

SURABAYA, (PRLM).-Wakil Ketua Umum PPP, Emron Pangkapi, menegaskan partainya tidak boleh menjadi penonton dalam membangun bangsa. PPP harus ambil bagian dalam pemerintahan.

"PPP pada 2000-2004 mampu mengukir prestasi dengan Pak Hamzah Haz sebagai wapres. Momentum itu harus senantiasa kita rawat. Tidak mungkin menyejahterakan rakyat jika hanya sebagai penonton," ujar Emron saat pembukaan Muktamar VIII PPP, di Hotel Empire Palace, Surabaya, Rabu (15/10/2014).

Semua Parpol KIH Hadir, KMP Absen

SURABAYA, (PRLM).- Muktamar VIII PPP yang digelar di Hotel Empire Palace, Surabaya, Rabu (15/10/2014), dihadiri oleh semua parpol pendukung Koalisi Indonesia Hebat. Sementara perwakilan parpol dari Koalisi Merah Putih, tak satupun hadir.

"Kami undang semua parpol tapi yang hadir hari ini adalah KIH. Kehadiran ini sekaligus membuktikan kita tidak sendiri, kita bersama para sahabat," ujar Wakil Ketua Umum PPP, Emron Pangkapi, saat membuka Muktamar.

Jokowi Wajib Punya Kabinet Infantri

ARIE C. MELIALA/"PRLM"

JAKARTA, (PRLM).- Presiden terpilih Joko Widodo wajib punya kabinet infantri dalam pemerintahannya mendatang. Kabinet infantri yang dimaksud harus memiliki sikap berintegritas, menguasai lapangan atau peta pekerjaan, dan berjiwa pejuang. Dengan begitu, kabinet pemerintahan akan siap bekerja.

Hal itu dikemukakan Ketua DPP Partai Nasional Demokrat (Nasdem) yang juga Ketua Umum Garda Pemuda Nasdem Martin Manurung dalam Diskusi "Kabinet Infantri versus Parlemen Tirani" di DPP Nasdem Jalan Soeroso, Jakarta, Rabu (15/10/2014).