• Search
  • Menu

POLITIK

AMALIYA/"PRLM"

PPP Minta Pemerintah tak Intervensi Parpol

JAKARTA, (PRLM).- Wakil Ketua Umum PPP Muktamar Jakarta, Fernita Darwis, meminta Pemerintah khususnya Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk tidak menciptakan kegaduhan politik dengan mengintervensi partai politik.

Selama ini, khususnya dalam kisruh internal Golkar dan PPP, Pemerintah mengambil peran besar menciptakan perpecahan antarkader.

"Jadilah negarawan," kata Fernita dalam diskusi bertajuk "Intervensi Pemerintah dalam Partai Politik" di Pressroom DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (24/2/2015).

24.02.2015 - 21:03

Komisi III Kubu Aburizal Dipersilakan Pakai Hak Angket

JAKARTA, (PRLM).- Anggota Fraksi Partai Golkar (FPG) DPR RI kubu Aburizal Bakrie (ARB) meminta kadernya yang duduk di Komisi III DPR untuk menggunakan hak angket atau penyelidikan atas keputusan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, yang mengesahkan kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono.

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mempersilakan kepada anggota DPR RI untuk memanfaatkan semaksimal mungkin menggunakan hak angket atau interpelasi DPR RI untuk evaluasi kinerja Menkumham.

KMP Segera Gelar Hak Angket Untuk Laoly di DPR

JAKARTA, (PRLM).-Fraksi-fraksi di Koalisi Merah Putih (KMP) sudah tidak percaya kepada Menkumham Yassona Laoly, karena dianggap telah melanggar hukum dalam menyikapi kisruh PPP dan Partai Golkar.

"Kami sudah tidak percaya krpada saudara Menkumham Yassona Laoly karena melanggar hukum, dalam menyikapi perpecahan PPP langsung mengakui satu pihak, padahal baru kerja sehari. Sekarang untuk Golkar dia lakukan hal yang sama, memihak. Maka kami akan lakukan hak angket," kata Waketum PPP Dimyati Natakusumah (dari kubu Djan Faridz ) dalam pernyataan sikap bersama KMP di DPR, (13/3/2015).

UUD 1945 Atur Mereka Yang Ingin Main-main Jabatan Negara

JAKARTA, (PRLM).-Ketatnya pengaturan pencalonan bagi mantan kepala daerah melalui Undang-Undang Pilkada, disebut beberapa pihak akan diujimaterikan (judicial review) di Mahkamah Konstitusi. Pengaturan itu dinilai membatasi hak asasi manusia seperti yang diatur dalam UUD 1945.

Menanggapi hal itu, Mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Dimyati Natakusumah mengatakan UUD 1945 mengatur hal itu dalam pasal 28J. "Silakan dilakukan judicial review, tinggal pemahaman hakim konstitusi kita," katanya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (13/3/2015).

Tak Perlu Diminta, Ade dan Bamsoet Siap Turun

JAKARTA, (PRLM).-Pemimpin Fraksi Partai Golkar di Dewan Perwakilan Rakyat yang berada di bawah kepemimpinan Anurozal Bakrie, siap mundur tanpa harus diminta. Namun, hal itu dilakukan jika kubu Agung Laksono dimenangkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

"Jika kubu Ancol (kubu Agung Laksono) menang setelah putusan hukum inkracht, dengan ikhlas saya dan Bambang akan mundur. Kok gitu saja repot," ujar Ketua Fraksi Partai Golkar, Ade Komarudin, di Pressroom DPR, Jumat (13/3/2015).

Tugas Golkar Kubu Agung Bagi Setya Novanto, Copot Ade dan Bamsoet

JAKARTA, (PRLM).- Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar versi Musyawarah Nasional IX Jakarta di bawah pimpinan Agung Laksono menugasi Ketua DPR Setya Novanto untuk mencopot Ade Komarudin dan Bambang Soesatyo sebagai pimpinan di Fraksi Golkar DPR RI.

Ketua DPP Partai Golkar hasil Munas Jakarta, Leo Nababan mengatakan, jika instruksi tersebut tidak dilaksanakan, Ketua DPR bakal diganti.

Tim Khusus Selidiki Dugaan Pemalsuan Dokumen Kubu Agung Laksono

JAKARTA, (PRLM).- Bareskrim Polri tengah membentuk tim khusus untuk menyelidiki adanya dugaan pidana yang dilakukan kubu Partai Golkar pimpinan Agung Laksono terkait dugaan pemalsuan dokumen. Kepala Bareskrim Polri Budi Waseso menuturkan tim khusus itu akan dibentuk hingga enam tim.

"Sedang membentuk tim khusus agar terkosentrasi pada satu persoalaan saja, sementara tim khusus itu dibentuk menjadi enam tim," kata Budi, di Jakarta Utara, Jumat (13/3/2015).

Hubungan Presiden dengan KMP tak Renggang

JAKARTA, (PRLM).- Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, menegaskan putusan Menkumham yang mengancam keutuhan Koalisi Merah Putih, sejauh ini tak membuat hubungan KMP dengan Presiden Jokowi renggang. KMP justru menilai Presiden Jokowi kooperatif.

"Yang kami dengar justru keputusan ini (putusan Menkumham atas kepengurusan Partai Golkar) tanpa sepengetahuan Presiden," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (13/3/2015).

Hak Angket Bisa Batalkan Putusan Menkumham

JAKARTA, (PRLM).- Penggunaan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat bisa membatalkan keputusan Menteri Hukum dan HAM yang mengesahkan kubu Agung Laksono sebagai pengurus Partai Golkar yang sah.

"Mungkin bisa lebih dari itu," ujar Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (13/3/2015).

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan sangat mungkin bagi DPR untuk menggunakan hak penyelidikannya itu. DPR akan menelisik latar belakang putusan Menteri Yasonna khususnya yang semakin menyulut konflik di tubuh Golkar.

Fraksi KMP DPR Gunakan Hak Angket

JAKARTA, (PRLM).- Pimpinan Fraksi Koalisi Merah Putih di Dewan Perwakilan Rakyat akan menyatakan sikap terkait hak angket dan mosi tidak percaya terhadap Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Rencananya pernyataan sikap itu akan disampaikan hari ini di Gedung DPR, Jumat (13/3/2015).

"Kami menilai kesewenang-wenangan menteri ini harus diakhiri," ujar Sekretaris Fraksi Partai Golkar versi Munas Bali, Bambang Soesatyo. Pria yang akrab disapa Bamsoet itu menilai kebijakan Menteri Yasonna seharusnya menjadi solusi, bukan sebaliknya, menjadi sumber masalah.

Kubu ARB Minta Jokowi Evaluasi Menkumham

JAKARTA, (PRLM).-Kuasa hukum Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie meminta agar Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi kinerja Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly. Sebab, menurut Yusril, Yasonna telah membuat dua kali kesalahan terkait pengesahan kepengurusan partai politik.

"Saya menegaskan bahwa Presiden Jokowi harus segera mengevaluasi kinerja Menkumham dalam pengesahan pengurus parpol. Sudah dua kali Menkumham lakukan kesalahan dalam pengesahan tersebut," kata Yusril, di Jakarta, Kamis (12/3/2015).