• Search
  • Menu

POLITIK

ARIE C. MELIALA/"PRLM"

Prabowo Yakin Jokowi Jaga Marwah KPK dan Polri

JAKARTA, (PRLM).-Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yakin Presiden RI Joko Widodo akan menjaga marwah institusi penegak hukum. Prabowo tidak menampik mereka berdua membahas tentang hubungan KPK dan Polri. Prabowo mengatakan KPK dan Polri sama pentingnya.

"Urusan lain-lain, pengangkatan, dan lain-lain itu adalah tugas dan hak eksekutif. Kami sepakat tadi atau saya, kita akan hormati apa pun keputusan yang diambil presiden sebagai pemegang mandat rakyat Indonesia," kata Prabowo saat menyampaikan keterangan pers, di Istana Bogor, Jabar, Kamis (29/1/2015).

29.01.2015 - 20:46

Pengerahan Pasukan TNI Hanya Tambah Kegaduhan Politik

JAKARTA, (PRLM).- Pernyataan Panglima TNI yang akan mengerahkan pasukan dalam konflik KPK-Polri dianggap terlalu dini. Pengerahan itu hanya akan menambah kegaduhan politik.

"Saya yakin konflik KPK-Polri bukan konflik horizontal dan tidak akan meningkat menjadi konflik sosial. Konflik ini jauh dari kemungkinan benturan fisik yang melibatkan kelompok masyarakat," kata Anggota Komisi I DPR RI, Mayor Jendral TNI (Purn) TB Hasanuddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (18/2/2015).

Tekanan Australia Hanya Alat Politik Abbott

JAKARTA, (PRLM).- Pemerintah Indonesia diminta jeli dalam mendalami tekanan yang digencarkan oleh Pemerintah Australia terkait eksekusi hukuman mati dua anggota gembong narkoba Bali Nine. Tekanan itu hanya upaya Pemerintah Australia untuk menutupi performa pemerintahan yang buruk.

"Abbott (Perdana Menteri Australia Toni Abbott) saat ini sedang mengalami delegitimasi domestik karena performa pemerintahannya buruk," ujar Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Hanafi Rais, di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (18/2/2015).

Pilkada 2015 Diikuti 269 Daerah

JAKARTA, (PRLM).- Perubahan jadwal pilkada serentak menyebabkan berubahnya pula jumlah daerah yang akan mengikuti pilkada di setiap gelombang. Pada 2015 ini, ada 269 daerah yang akan memilih kepala daerah dari sebelumnya 204 daerah.

Anggota Komisi II DPR, Arwani Thomafi, di Jakarta, Rabu (18/2/2015), mengatakan jumlah tersebut terdiri dari 9 provinsi dan 260 kabupaten/kota. Daerah itu akan melangsungkan pilkada serentak pada Desember 2015.

Presiden Tutup Mata Dengan Ironi Hukum di Indonesia

JAKARTA, (PRLM).-Pengamat politik dari Lingkar Madani untuk Demokrasi Indonesia (Lima) Ray Rangkuti mengaku ironis dengan penegakan hukum di Indonesia.

Sebab, Ray menuding setelah calon Kapolri Komjen dinyatakan tidak lagi menjadi tersagka setelah gugatannya di Praperadilan PN Jakarta Selatan dikabulkan, tak lama berselang Ketua KPK Abraham Samad ditetapkan menjadi tersangka oleh Polri.

UU Pilkada Juga Mengatur Syarat Calon Independen

JAKARTA, (PRLM).-Wakil Ketua Komisi II DPR, Lukman Edy mengatakan Revisi UU Pilkada yang disahkan paripurna DPR (Selasa 17/2/2015) menjadi Undang-undang juga mengatur syarat bagi calon kepala daerah, baik Gubernur maupun bupati/walikota secara perorangan atau independen.

Syarat bagi calon independen (perseorangan) dalam revisi UU Pilkada sebagai berikut: Untuk calon gubernur/wakil gubernur sebesar 10 persen untuk penduduk kurang dari 2 juta, 8,5 persen untuk penduduk 2 juta- 6 juta, 7,5 persen untuk penduduk 6 juta- 12 juta, dan 6,5 persen untuk penduduk diatas 12 juta jiwa.

Sejumlah Catatan Warnai Pengesahan RUU Pilkada

AMALIYA/"PRLM"

JAKARTA, (PRLM).- Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah dan RUU Pemerintahan Daerah dalam Rapat Paripurna ke-20, Selasa (17/2/2015). Pengesahan itu masih menyisakan sejumlah catatan yang disampaikan anggota paripurna.

Anggota Fraksi PAN, Amran, mengatakan rekapitulasi suara pilkada serentak seharusnya langsung dilakukan dari tempat pemungutan suara (TPS) ke Komisi Pemilihan Umum Daerah.

Kesiapan Penyelenggara Pemilu Dipertanyakan

JAKARTA, (PRLM).- Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Siti Zuhro, mempertanyakan kesiapan penyelenggara pilkada dan pihak-pihak terkait di pilkada yang sudah hampir 1.100 kali ini. Baik parpol sebagai peserta, KPU dan Bawaslu, institusi penegak hukum, maupun Pemerintah.

"Kita kaji secara serius, dari hati tanya ke KPU apakah sungguh-sungguh bisa pilkada Desember? Kalau dipaksakan 2015 akan terjadi implikasi. Menurut saya ada yang dipaksakan," katanya dalam diskusi di Pressroom DPR, Selasa (17/2/2015).

Kubu Ical Konsisten dengan Putusan Mahkamah Partai

JAKARTA, (PRLM).- Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali, Aburizal Bakrie, mengatakan, pihaknya tetap konsisten untuk tidak hadir dalam sidang Mahkamah Partai Golkar. Sebagai termohon, politikus yang akrab disapa Ical itu berpegang kepada surat Mahkamah Partai tertanggal 23 Desember 2014 dan 6 Januari 2015.

"Di dalam surat itu MP mengusulkan salah satu pihak menempuh jalur pengadilan," ujar dia di sela-sela focus group discussion di Ruang Fraksi Golkar, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (17/2/2015).

UU Pilkada Mampu Meminimalisasi Politik Uang

JAKARTA, (PRLM).- Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria menegaskan, dalam UU Pilkada yang disahkan oleh DPR RI pada Selasa (17/2) diyakini akan mampu meminimalisasi politik uang atau money politics, termasuk transaksional, mahar, dan semacamnya dalam pencalonan seseorang sebagai kepala daerah.

Oleh karena itu, jika seseorang terbukti melakukan politik uang, maka yang bersangkutan langsung dipidana dan pencalonannya otomatis gugur, dan parpol pengusung pun untuk kali berikutnya tidak boleh mencalonkan.

PGI Minta Jokowi Harus Jelas dan Tegas

JAKARTA, (PRLM).- Jalan panjang mendapat kapolri definitif dan pelemahan KPK yang tidak henti-hentinya terjadi membuat Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) sangat prihatin dan angkat bicara. PGI melayangkan surat pada Presiden RI Joko Widodo meminta presiden pilihan rakyat itu memberi sikap tegas dan jelas bagi rakyat.