• Search
  • Menu

POLITIK

MIRADIN SYAHBANA RIZKY/"PRLM"

Posisi PKS Sebagai Partai Oposisi Merupakan Sebuah Resiko Perjuangan

JAKARTA, (PRLM).-Presiden Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta menilai, posisi PKS sebagai partai oposisi merupakan sebuah resiko perjuangan. Bahkan, kata Anis, tradisi menjadi partai oposisi bukan hal baru di partainya.

"Sekarang kita menjadi oposisi dan jangan pernah bersedih karena kita oposisi. Ketika Hidayat Nur Wahid menjadi Presiden PKS dan jumlah kita di parlemen hanya 7 orang, kita pernah menjadi oposisi. Menjadi oposisi adalah resiko perjuangan," ujar Anis pada acara Silaturahmi Anggota Legislatif Nasional (Silagnas) PKS, di Jakarta, Minggu (21/9/2014).

21.09.2014 - 19:28

Jokowi Bidik Beberapa Kepala Daerah untuk Jadi Menteri

JAKARTA, (PRLM).- Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) menyebut ada kepala daerah yang menjadi kandidat menteri pada kabinet yang sedang disusunnya. "Ada yang masuk dalam kandidat. Namanya jangan kamu ikut urusi. Ada pokoknya," ujar Jokowi. Dia memastikan bahwa kepala daerah yang telah masuk radar pantauannya lebih dari satu.

Oesman Sapta Odang Berpeluang Pimpin DPD RI

JAKARTA, (PRLM).- Sejumlah pihak menyebutkan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Kalimantan Barat Oesman Sapta Odang atau Oso, memiliki kapabalitas menjadi ketua lembaga tersebut.

"Sekarang ini cukup menarik karena cukup banyak tokoh ternama yang terpilih masuk dalam bursa kandidat Ketua DPD RI," kata anggota DPD Provinsi Banten terpilih Achmad Badri di Jakarta, Rabu (24/9/2014).

Ada 50 Nama Calon Menteri dari Parpol

JAKARTA, (PRLM).- Ketua DPP PDIP Puan Maharani menegaskan, partainya telah menyiapkan 50 nama calon menteri dari parpol atas hasil penjaringan yang dilakukannya. Nama-nama tersebut sudah masuk daftar calon anggota kabinet, dan pada waktunya nanti akan diajukan ke Jokowi untuk dipilih.

‘’Lebih dari 50 nama sudah masuk list. Kita sedang godok, kita sedang cermati track record dan kapasitasnya sebelum kita ajukan ke Jokowi,’’ kata Puan Maharani di gedung DPR, Selasa (23/9/2014).

Golkar Diuntungkan Jika MPR Lembaga Tertinggi Negara

JAKARTA, (PRLM).- Partai Golongan Karya akan diuntungkan dengan dikembalikannya Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi negara. Hal itu mengingat Golkar berpeluang besar memegang posisi ketua MPR.

"Mental MPR seperti itu seharusnya dihilangkan," ujar Pengamat Politik, Irwan Suhanto, di Jakarta, Selasa (23/9/2014). Menurut Irwan, upaya untuk mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi, menjawab alasan amandemen UUD 1945 pada 1999.

Amandemen UUD 1945 Patut Dicurigai

JAKARTA, (PRLM).- Rencana mengamandemen kembali Undang-Undang 1945 untuk mengembalikan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi negara, patut dicurigai. Hal itu dinilai hanya proyek uji coba inisiator amandemen.

"Mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara setelah sebelumnya dipangkas hanya sebagai lembaga tinggi negara lewat amandemen, jelas merupakan projek uji coba. Jangan-jangan itu strategi parpol inisiator untuk mengincar kursi ketua MPR," ujar Pendiri Indonesia Movement Study and Analysis Center, Irwan Suhanto, di Jakarta, Selasa (23/9/2014).

Dinamika Politik Terus Bergulir Terkait RUU Pilkada

JAKARTA, (PRLM).- Dinamika peta dukungan fraksi-raksi di DPR terkait rancangan undang-undang Pilkada dinilai masih berlangsung terutama akibat adanya tekanan publik. Untuk itu, Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Wawan Ichwanuddin menegaskan bahwa peta suara fraksi di DPR terkait RUU Pilkada belum jelas.

"Demokrat memang telah menyatakan mendukung pilkada langsung oleh rakyat tetapi ada catatan-catatan yang diberikan, sehingga dukungan Demokrat ini menurut saya masih meragukan," kata Wawan di Jakarta, Selasa (23/9/2014).

PPP Siap Gelar Mahkamah Partai

JAKARTA, (PRLM).-Partai Persatuan Pembangunan siap menggelar mahkamah partai pada Rabu (23/9/2014). Sidang itu bertujuan untuk menyelesiakan perpecahan di tubuh partai berlambang Ka'bah tersebut.

"Ya rapat membahas hal-hal yang sudah diagendakan oleh mahkamah partai," ujar Ketua DPP PPP Arwani Tomafi, di Jakarta, Selasa (23/9/2014).

Menurut Arwani, kehadiran Mahkamah partai diharapkan mampu memberi kepastian hukum terkait silang sengketa kepengurusan PPP. Sebab, semua kader telah mendesak agar PPP mempunyai kepastian soal kepengurusan partai yang sah.

Jelang Pengesahan RUU Pilkada, Fraksi-fraksi Lakukan Lobi Intensif

JAKARTA, (PRLM).- Menghadapi pengesahan RUU Pilkada, koalisi pendukung Jokosi-JK dan Koalisi Merah Putih sama-sama merapatkan barisan menjelang pengesahan pada Kamis (25/9/2014) besok.

Wakil Ketua DPR Pramono Anung juga terus lakukan lobi, komunikasi intensif dengan fraksi-fraksi lain untuk mengamankan pilkada langsung. “Ada beberapa hal yang perlu dikonsolidasikan. Tentunya sudah waktunya kita membuka komunikasi dengan pihak-pihak yang belum bergabung ke Jokowi-JK,” ujarnya.

Presiden Terpilih Tidak Konsisten

JAKARTA, (PRLM).- Politisi Golkar, Bambang Soesatyo mengatakan, sejak pencalonan hingga penetapannya sebagai presiden terpilih, Jokowi sarat dengan janji sehingga ekspektasi publik jadi tinggi. Sekarang ini publik ingin melihat realisasi janji-janji itu.

"Nyaris, tak satu pun janjinya yang bisa diwujudkan, sebaliknya yang tampak di permukaan justru inkonsistensi Jokowi,’’ kata Bamsoet kepada wartawan di DPR, Jakarta, Selasa (23/9/2014).

Panja RUU Pilkada Siap Dua Rumusan

JAKARTA, (PRLM).- Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa menegaskan, Panja RUU Pilkada sudah menyiapkan dua rumusan Pilkada langsung oleh rakyat dan Pilkada dipilih oleh DPRD. Baik Pilkada kepala daerah porvinsi, kabupaten dan kota. Termasuk sudah mengakomodir 10 syarat dari Fraksi Partai Demokrat, yang diusulkan menjelang disahkannya RUU Pilkada pada Kamis (25/9/2014) nanti. Namun, posisi Koalisi Merah Putih (KMP) tetap solid mendukung Pilkada dipilih oleh DPRD.