• Search
  • Menu

POLITIK

ARIE C. MELIALA/"PRLM"

Prabowo Yakin Jokowi Jaga Marwah KPK dan Polri

JAKARTA, (PRLM).-Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yakin Presiden RI Joko Widodo akan menjaga marwah institusi penegak hukum. Prabowo tidak menampik mereka berdua membahas tentang hubungan KPK dan Polri. Prabowo mengatakan KPK dan Polri sama pentingnya.

"Urusan lain-lain, pengangkatan, dan lain-lain itu adalah tugas dan hak eksekutif. Kami sepakat tadi atau saya, kita akan hormati apa pun keputusan yang diambil presiden sebagai pemegang mandat rakyat Indonesia," kata Prabowo saat menyampaikan keterangan pers, di Istana Bogor, Jabar, Kamis (29/1/2015).

29.01.2015 - 20:46

DPD Jadi Kunci Utama Agar Golkar tak Gigit Jari Pada Pilkada 2015

JAKARTA, (PRLM).-Dewan perwakilan daerah (DPD) Partai Golkar dinilai menjadi kunci utama agar partai berlambang pohon beringin itu tak gigit jari pada pergelaran Pilkada yang rencananya akan digelar secara serentak Se-Indonesia pada 2015.

Alasannya, jika dua kubu yang tengah berseteru yakni Aburizal Bakrie dan Agung Laksono tak bersatu maka DPD tingkat I dan II Partai Golkar tak boleh tinggal diam.

Jokowi Mencoba Melepaskan Diri Dari Tekanan

JAKARTA, (PRLM).-Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto menilai pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sebagai cara untuk menaikan daya tawar Jokowi terhadap orang-orang di sekitarnya. Artinya, kata Gun Gun, Jokowi mencoba melepaskan diri dari tekanan mereka.

"Ini menurut saya masih dalam sekedar naikin daya tawar, terutama dengan orang-orang yang menjadi lingkaran presiden saat ini. Maksudnya, Jokowi mencoba melepaskan diri dari tekanan," ucapnya, di Jakarta, Jumat (30/1/2015).

Tim 9 Bentukan Presiden Menuai Kritik

JAKARTA, (PRLM).- Tim sembilan yang dibentuk Presiden RI Joko Widodo kembali menuai kritik. Kali ini kritik datang dari Sekretaris Jenderal Majelis Advokat Muda Nasional Indonesia (Madani), Muhammad Zakir Rasyidin.

Zakir menilai, independensi Tim Sembilan yang dibentuk Presiden Jokowi patut dipertanyakan. "Tim ini dibentuk oleh presiden, maka pembentukannya pun harus berdasarkan aturan hukum, jika tidak, maka segala bentuk tindakan hukum yang dilakukan oleh Tim Sembilan merupakan sebuah pelanggaran,” kata Zakir Rasyidin di Jakarta, Jumat (30/1/2015).

Pertemuan Jokowi-KMP Akan Berlanjut

JAKARTA, (PRLM).-Pertemuan Presiden Jokowi dengan Prabowo sebagai lokomotif KMP, akan berlanjut. Namun, dalam pertemuan ke depan Jokowi rencananya akan bertemu dengan tokoh KMP lainnya.

Ketua DPP PAN Tjatur Sapto Edy mengatakan pertemuan direncanakan dilangsungkan dalam waktu dekat. Namun, dia enggan memerinci siapa, kapan, dan apa saja yang akan dibahas. "Bisa malam ini atau besok," ujarnya, di Jakarta, Jumat (30/1/2015).

Pemerintah tak Perlu Risau Ditinggalkan PDIP

JAKARTA, (PRLM).-Pemerintah tak perlu risau ditinggalkan PDIP, partai pengusung Presiden Jokowi dalam pemilihan presiden 2014.

Sebaliknya, PDIP seharusnya berhati-hati agar tak mengambil langkah blunder, pasca pertemuan Jokowi dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo di Istana Bogor pada Kamis (29/1/2015).

"Kemungkinan PDIP meninggalkan Pemerintahan Jokowi sangat besar. Tapi PDIP akan sendirian seperti dulu," ujar Peneliti Senior Lembaga Kajian Strategis Nasional, Irwan Suhanto, di Jakarta, Jumat (30/1/2015).

Jokowi Jangan Buka Permainan Politik Baru

JAKARTA, (PRLM).- Presiden Joko Widodo diminta untuk menyudahi roadshow politik di tengah polemik pelantikan Budi Gunawan. Itu justru membuka permainan politik baru yang celahnya akan dimanfaatkan banyak pihak.

"Pertemuan dengan Prabowo (Ketua Umum Gerindra), itu saat makna dan menimbulkan spekulasi politik yang tinggi," ujar Pengamat Politik, Heri Budianto, dalam diskusi bertajuk "100 Hari Pemerintahan Jokowi-JK Soal KPK vs Polri: Politis atau Tidak?" di Hotel Gren Alia Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (30/1/2015).

KMP Nilai Jokowi Sedang Cari Dukungan

JAKARTA, (PRLM).-Partai yang tergabung dalam koalisi merah putih menilai saat ini Presiden Joko Widodo sedang mencari dukungan partai politik di luar parpol yang tergabung dalam pemerintahan.

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Dradjad H. Wibowo menuturkan, pencarian dukungan ini dilakukan untuk mengantisipasi jika nantinya tidak melantik Komjen Budi Gunawan menjadi Kapolri.

"Iya, sepertinya beliau mencari dukungan baru seandainya nanti tidak melantik BG dan mengusulkan nama lain ke DPR," ujar Dradjad, di Jakarta, Jumat (30/1/2015).

KMP Bukan Momok Pemerintah

JAKARTA, (PRLM).- Anggota Komisi I DPR RI Tantowi Yahya, mengatakan, pertemuan kedua tokoh itu (Jokowi –Prabowo) membuktikan bahwa Koalisi Merah Putih (KMP) itu bukan momok pemerintahan Jokowi, lantaran berada di luar pemerintahan.

“Semua tudingan selama ini sudah terbantahkan. Pasalnya, dalam pertemuan Jokowi-Prabowo di Istana Bogor meminta masukan berbagai polemik yang tengah bergulir di pemerintahan. Bahwa dalam pertemuan itu Jokowi meminta masukan kepada Prabowo menyangkut persoalan yang sedang dihadapi, termasuk soal Kapolri dan KPK,” katanya.

Pengacara BG Sambangi DPR

JAKARTA, (PRLM).-Tim pengacara Budi Gunawan menyambangi Komisi III DPR, Jumat (30/1/2015). Mereka membawa barang bukti dan menjelaskan pemanggilan BG yang cacat hukum oleh KPK.

Pengacara BG, Rasman Arif Nasution, mengatakan cacat hukum itu antara lain tidak adanya tanggal yang jelas dalam surat pemanggilan. Lalu surat perintah penyelidikan atau salinannya belum disampaikan kepada BG.

"Komisi III menyikapinya dengan wajar, tidak percaya begitu saja," ujar Anggota Komisi III Arsul Sani, yang turut menerima tim kuasa hukum BG.

DPR Adakan Rapat Konsultasi dengan Presiden Jokowi

JAKARTA, (PRLM).- DPR akan mengadakan rapat konsultasi dengan Presiden Jokowi untuk membahas kemungkinan adanya calon Kapolri yang baru. "Memang sampai hari ini belum ada nama calon Kapolri yang baru. Belum ada pengajuan dari Presiden RI. Tapi, kita sabar, kita tunggu langkah Presiden RI karena hal itu sebagai hak prerogatif Presiden. Pada Senin (2/2/2015) akan ada konsultasi antara pimpinan DPR dan Presiden untuk menindaklanjuti soal itu," tegas Ketua DPR RI Setya Novanto pada wartawan di Gedung DPR RI, Jumat (30/1/2015).