• Search
  • Menu

POLITIK

REUTERS/"PRLM"

KPU Tetapkan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai Pemenang Pilpres 2014

JAKARTA, (PRLM).- Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai pemenang pemilihan presiden dan wakil presiden 2014.

Berdasarkan penghitungan suara yang dikumpulkan di 33 provinsi, Jokowi-Kalla mendapatkan 53,15% atau 70.633.576 suara.

Pesaing mereka, pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa meraih 46,85% atau 62.262.844 suara, yang membuat Jokowi unggul 8.370.732 suara atas Prabowo.

KPU menyatakan jumlah suara sah sebanyak 132.896.438 suara.

Penetapan dilakukan setelah KPU merampungkan proses penghitungan seluruh provinsi, Selasa (22/7/2014). (bbc/A-108)***

22.07.2014 - 21:46

Yusril dan Gun Gun Sesalkan Sikap Prabowo

JAKARTA, (PRLM).- Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menyayangkan sikap Capres Prabowo Subianto yang mundur ketika KPU akan mengumumkan hasil akhir Pilpres 2014. Menurut Yusril, mundurnya Prabowo tidak sejalan dengan UU Pilpres.

"Prabowo tidak bisa mundur dari pencapresan hanya beberapa saat menjelang KPU umumkan hasil final Pilpres, meski dengan alasan hak konstitusional. Apalagi mundur ketika proses pencoblosan sudah dilakukan, hal tersebut tidak sejalan dengan UU Pilpres," ucap Yusril yang dikutip "PRLM" dari kicauannya di Twitter @Yusrilihza_Mhd, Selasa (22/7/2014).

Aria Bima, "Mundur dari Proses Pilpres, Tradisi yang Kurang Baik"

JAKARTA, (PRLM).- Sikap capres Prabowo Subianto yang memilih mundur dari proses pilpres yang tengah berlangsung merupakan "tradisi" yang kurang baik. Padahal pada pilpres sebelumnya, pasangan yang kalah selalu bisa menerima kekalahan meski harus menempuh proses sengketa ke Mahkamah Konstitusi.

Hal itu dikemukakan Anggota Tim Pemenangan Jokowi-Jusuf Kalla, Aria Bima di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta, Selasa (22/7/2014). Aria mengaku sudah dua kali menjadi tim yang kalah dalam pemilu. Namun, pihak kalah bisa menerima kekalahan.

DPR Bakal Bentuk Pansus Pilpres Jilid II

JAKARTA, (PRLM).- Ketua Komisi II DPR Agun Gunandjar Sudarsa bertekad untuk membentuk Pansus Pilpres Jilid II guna merespon kecurangan-kecurangan pemilu yang tidak direspon KPU. Ia merasakan banyak yang aneh dalam pelaksanaan pilpres 2014 ini.

Agun yakin, Prabowo tidak akan menarik saksinya di KPU kalau KPU menjalankan UU dengan baik. Seharusnya KPU bersikap arif dan bijaksana, tapi kenapa KPU menolak rekomendasi Bawaslu untuk dilakukan pemungutan suara ulang (PSU), tidak merespons serius keberatan yang disampaikan Tim Prabowo, dan sebagainya.

Tak Penuhi UU Pilpres, Pengunduran Diri Prabowo-Hatta tak Bisa Dijerat Pidana

JAKARTA, (PRLM).-Meskipun pasal 246 Undang-Undang No. 42/2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden mengatur jeratan sanksi pidana atas pengunduran diri calon presiden, Prabowo-Hatta tak bisa dijerat pasal tersebut.

Hal itu karena pasal tersebut berlaku untuk pilpres dua putaran. Sementara pilpres 2014, sesuai keputusan MK, dilangsungkan satu putaran. "Pengunduran diri Prabowo-Hatta tak memenuhi aturan itu khususnya pada ayat 1," kata Pengamat Pemilu, Titi Anggraini, di kantor KPU, Selasa (22/7/2014).

Prabowo akan Lakukan Sejumlah Langkah

JAKARTA, (PRLM).- Capres Prabowo Subianto menolak pelaksanaan Pilpres 2014. Ia merasa proses pilpres 2014 berlangsung curang dan tidak demokratis sehingga memutuskan untuk tidak mengikuti tahapan pilpres. Ia langsung menarik timnya yang menjadi saksi dalam proses rekapitulasi suara di KPU. Namun Prabowo meminta seluruh pendukungnya tenang.

Prabowo: Proses Pelaksanaan Pilpres oleh KPU Bermasalah

JAKARTA, (PRLM).- Calon Presiden Prabowo Subianto dengan tegas menolak hasil Pilpres 2014. Menurut Prabowo, proses pelaksanaan pilpres bermasalah, tak demokratis, dan bertentangan dengan undang-undang.

"Kami menemukan beberapa hal cacatnya proses pilpres. Proses pelaksanaan oleh KPU bermasalah, tidak demokratis bertentangan UUD 1945. KPU tidak adil dan tidak terbuka. Aturan dibuat dan dilanggar oleh KPU," ucap Prabowo di Rumah Polonia, Jakarta Timur, Selasa (22/7/2014).

KPU Tetapkan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai Pemenang Pilpres 2014

JAKARTA, (PRLM).- Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai pemenang pemilihan presiden dan wakil presiden 2014.

Berdasarkan penghitungan suara yang dikumpulkan di 33 provinsi, Jokowi-Kalla mendapatkan 53,15% atau 70.633.576 suara.

Pesaing mereka, pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa meraih 46,85% atau 62.262.844 suara, yang membuat Jokowi unggul 8.370.732 suara atas Prabowo.

KPU menyatakan jumlah suara sah sebanyak 132.896.438 suara.

Penetapan dilakukan setelah KPU merampungkan proses penghitungan seluruh provinsi, Selasa (22/7/2014). (bbc/A-108)***

Timkamnas Prabowo Tunjuk Yunus Yosfiah Mengggantikan Mahfud MD

JAKARTA, (PRLM).- Tim Kampanye Nasional pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa menunjuk Letjen (purn) Yunus Yosfiah untuk menggantikan Mahfud MD dari Ketua Timkamnas Prabowo-Hatta. Dewan Relawan Timkamnas Prabowo Hatta, Amazon Dalimunthe mengatakan, penggantian Mahfud tak lain karena yang bersangkutan mengundurkan diri.

"Alasannya, ini bukan lagi ranah kampanye tapi ranah hukum. Makanya Pak Mahfud mengembalikan mandatnya ke Pak Prabowo dan Pak Hatta," ucap Amazon di Rumah Polonia, Jakarta, Selasa (22/7/2014).

Langkah Politik SBY Ditunggu

JAKARTA, (PRLM).- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) harus mengambil langkah politik guna mencairkan kebuntuan politik yang menghantui proses peralihan pemerintahan dan kekuasaan 2014-2019. Apabila SBY tidak mengambil 'exit strategy' dalam memecahkan kebuntuan ini maka masyarakat yang kembali dibuat bingung.

"Harus ada keputusan politik dalam menghadapi masalah ini. Bola itu sekarang berada di tangan presiden," kata Sekretaris Jenderal Founding Fathers House (FFH) Syahrial Nasution, di Jakarta, Selasa (22/7/2014).

Prabowo-Hatta Miliki Bukti Lebih dari 6 Juta Suara Siluman

JAKARTA, (PRLM).- Menyinggung rekapitulasi suara Pilpres yang mengunggulkan Jokowi-JK, tim Prabowo-Hatta menegaskan jika pihaknya memiliki data dan bukti sendiri yang bisa dipertanggungjawabkan untuk kemenangan Prabowo-Hatta. Karena itu, kalau hasil perhitungan Pilpres berbeda dengan hasil KPU, maka tim Prabowo-Hatta memastikan menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).