• Search
  • Menu

POLITIK

ARMIN ABDUL JABBAR/"PRLM"

DPRD Jawa Barat Dipimpin Seorang Perempuan

BANDUNG, (PRLM).- Untuk pertama kalinya DPRD Jawa Barat dipimpin oleh seorang perempuan. Ineu Purwadewi Sundari, dilantik hari ini, Rabu (22/10/2014) di Gedung DPRD Jawa Barat menjadi Ketua DPRD Jabar.

Ineu merupakan wakil rakyat dari PDI Perjuangan. Ineu menjadi ketua setelah dipilih untuk menjadi kandidat tetap Ketua DPRD Jabar periode 2014-2019 dari PDIP melalui surat resmi penetapan yang ditandatangani oleh Megawati Soekarnoputri.

22.10.2014 - 10:45

Kedaulatan Maritim Adalah Pintu Masuk Kedaulatan Politik

JAKARTA, (PRLM).- Trisakti yang dijadikan sebagai nama bagi kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla, mengisyaratkan kedaulatan politik sebagai salah satu pilar yang wajib dtegakkan.

Sebagai negara kepulauan maka Indonesia memerlukan adanya simbolisasi kedaulatan yang diwujudkan dalam daulat teritorial kelautan. Untuk itu, Anggota Dewan Pendiri Lembaga Kajian Strategis Nasional Irwan Suhanto meminta, kabinet menteri Trisakti yang diusung Joko Widodo-Jusuf Kalla harus mengisyaratkan kedaulatan tersebut.

Gerindra Minta Jangan Banyak Umbar Terkait Susunan Kabinet

JAKARTA, (PRLM).-Partai Gerindra menyarankan agar Presiden Joko Widodo memaksimalkan waktu yang ada untuk menyusun menterinya dalam kabinet Indonesia Hebat ketimbang mengumbar banyak pernyataan ke publik. Sebab, banyaknya wacana yang dilontarkan Jokowi terkait pengumuman kabinetnya justru akan menjadi bumerang.

"Nggak usah banyak omong. Bagaimana presiden yang tidak banyak omong itu yang penting. Beliau terlalu cepat bicara. Jangan terlalu banyak bicara akhirnya kalau tidak ditepati bicaranya," ucap Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Martin Hutabarat, di Jakarta, Kamis (23/10/2014).

Demokrat: Jokowi Waspadai Barisan Sakit Hati

JAKARTA, (PRLM).- Politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul berharap agar Presiden Joko Widodo selalu waspada terhadap orang-orang yang berpotensi menjadi barisan sakit hati. Sebab, hal itu bisa terjadi jika orang terdekat Jokowi tidak terpilih kedalam kabinet Indonesia Hebat.

Soal Komisi, KIH Minta Dibahas Senin Depan

JAKARTA, (PRLM).- Koalisi Indonesia Hebat meminta pembahasan alat kelengkapan dewan dilakukan Senin (27/10/2014). KIH meminta ada ruang-ruang lobi untuk menentukan mekanisme pemilihan pimpinan alat kelengkapan dewan dengan musyawarah mufakat.

"PPP menghormati dinamika yang berjalan selama ini. Namun, fraksi PPP punya keinginan memperkuat DPR secara bersama-sama (Koalisi Merah Putih dan KIH)," kata Ketua DPP PPP, Arwani Thomafi, saat berbicara di hadapan sidang paripurna keenam, Kamis (23/10/2014). PPP sejauh ini masih berada di satu barisan dengan KIH.

KIH dan KMP Sama-sama Solid

JAKARTA, (PRLM).- Sidang paripurna DPR keenam yang digelar Kamis (23/10/2014) ini di Kompleks Parlemen Senayan, kembali berakhir deadlock. Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih sama-sama solid dan mempertahankan kehendak masing-masing.

Dalam sidang yang berlangsung 1,5 jam, diawali dengan interupsi-interupsi. KIH memaparkan opininya agar pembahasan komisi tak dilakukan dengan terburu-buru. Alasannya harus menunggu struktur kabinet pemerintah. Selain itu KMP harus mau memilih pimpinan alat kelengkapan dewan dengan musyawarah mufakat.

KIH Minta 16 Kursi Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan

JAKARTA, (PRLM).- Koalisi Indonesia Hebat (KIH) terus mengulur waktu dengan tidak memberikan nama-nama anggota fraksinya yang akan duduk di komisi-komisi. KIH keukeuh meminta 16 kursi pimpinan komisi dan badan dari 47 kursi.

"Jika tidak diberi ya sudah kami lepas. Silakan kalau mau lanjut," ujar Politisi PDIP, Aria Bima, seusai sidang paripurna di Nusantara II Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (23/1/2014).

Sikap KIH tersebut diambil karena sebagai pemenang pemilu legislatif 2014, PDIP menginginkan pembagian kursi pimpinan alat kelengkapan dewan dibagi secara proporsional.

KPK Harus Proses Orang dengan Catatan Merah

JAKARTA, (PRLM).- Janji-janji Presiden RI Joko Widodo dan Wapres RI Jusuf Kalla pada masa kampanye lalu akan terefleksi dalam pembentukan kabinet dan pemilihan menteri. Saatnya mereka membuktikan komitmen bersih Jokowi-JK. Saatnya membuktikan koalisi tanpa syarat dan membuktikan komitmen mewajibkan menteri tidak boleh merangkap jabatan di partai.

PKB Minta Jokowi Pikirkan Lagi Soal Rangkap Jabatan

JAKARTA, (PRLM).- Wakil Sekertaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa Lukman Edy meminta Presiden Joko Widodo untuk memikirkan kembali larangan menteri merangkap jabatan di partai politik. Alasannya, rangkap jabatan dinilai tak akan menganggu kinerja seseorang.

"Pak Muhaimin bisa menata waktu juga, Ketua Umum PKB juga saat menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Tidak keteteran," ujarnya di Jakarta, Rabu (22/10/2014).

Ada Tujuh Sumber Pengaruhi Pemilihan Menteri

JAKARTA, (PRLM).- Pengamat politik dari Lingkar Madani untuk Indonesia, Ray Rangkuti menilai bahwa persoalan penyusunan kabinet menteri Joko Widodo-Jusuf Kalla bukan pada persoalan cepat ataupun lambat. Menurut Ray, cepat belum tentu menunjukan kematangan. Sebaliknya lambat belum tentu menunjukan kegamangan.

"Santer terdengar bahwa Jokowi akan mengumumkan susunan kabinetnya satu hari paska pengambilan sumpah jabatan. Kenyataannya hingga hari ini (Rabu) belum ada kepastian apakah akan diumumkan atau tidak. Tapi ini bukan soal lambat maupun cepat," ucapnya, di Jakarta, Rabu (22/10/2014).

Jatah di Kabinet untuk Partai Pendukung Jokowi Menipis

JAKARTA, (PRLM).- Pendiri Indonesia Movement Study and Analysis Center, Irwan Suhanto mengapresiasi langkah parpol pendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang sudah mau legowo menerima komposisi kabinet Indonesia hebat yang akan segera diumumkan Jokowi.

Menurut Irwan, sikap terbuka dari partai-partai pendukung itulah yang sangat berguna bagi Jokowi-JK untuk meminimalisir pengembangan terhadap adanya isu koalisi terpecah karena komposisi menteri.