• Search
  • Menu

Putusan DKPP Pelajaran Bagi KPU dan Bawaslu

, (PRLM).-Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang mengabulkan pengaduan pasangan Cagub-Cawagub Jawa Timur Khofifah-Herman untuk sebagian dan menjatuhkan sanksi kepada komisioner KPU Provinsi memberikan pelajaran penting bagi KPU dan Bawaslu.

Itu karena, penyelenggara Pemilu harus dapat menjaga etika perilaku penyelenggara Pemilu yang berlaku jujur, menjaga kemandirian dan integritas.

"Selain pengetahuan dan ketrampilan teknis kepemiluan yang wajib dimiliki oleh penyelenggara Pemilu, yang jauh lebih penting adalah menjaga independensi dan kemandirian sehingga bebas dari intervensi siapapun dan pengaruh apapun," ucap Deputi Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz di Jakarta, Minggu (4/8/2013).

Menuru dia, kedepan, dalam pelaksanaan Pemilu legislatif, akan sangat tinggi godaan-godaan politik kekuasaan dan iming-iming material karena peserta Pemilu akan semakin banyak.

"Sebanyak dan sekencang apapun godaan politik dan materi, apabila penyelenggara Pemilu menjaga kejujuran, kemandirian dan integritas maka hasil penyelenggaraan Pemilu dapat dipertanggungjawabkan dan keyakinan masyarakat untuk percaya terhadap penyelenggaraan Pemilu semakin meningkat," ucapnya.

Dia menambahkan, apabila sebagai pengawas Pemilu Bawaslu tidak berperan banyak, maka Bawaslu bisa ditinggalkan.

"Bawaslu bisa ditinggal. Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu kurang bertaji. Dua tahapan Pemilu yang berjalan yaitu pencalonan dan pemutakhiran data pemilih terlihat Bawaslu masih belum memaksimalkan peranan pengawasannya. Misalnya 8 DCS DPR RI yang diganti oleh KPU bukan dari hasil pengawasan Bawaslu tetapi dari masukan dan tanggapan masyarakat, peringatan serius perbaikan DPS bukan datang dari Bawaslu tetapi dari keterbukaan KPU dan partisipasi masyarakat," ujarnya.

Menurut dia, banyaknya KPUD yang diputus melanggar etika oleh DKPP sebagian faktornya juga disumbang oleh lembaga pengawas Pemilu setempat yang kendor. Sebab utama pengawasan yang tidak maksimal karena Bawaslu belum mampu menemukan pola yang tepat untuk keluar dari ciri birokrasi yang lambat.

"Para pelanggar selalu dua langkah lebih canggih dalam strategi menghindari pelanggaran sehingga mengharuskan Bawaslu untuk merespon potensi pelanggarannya secara jitu. Sistem pencegahan yang diterapkan oleh Bawaslu tidak akan efektif apabila kurang memberikan aspek ancaman peringatan," ujarnya.

Oleh karena itu, kata dia, pola koordinasi Bawaslu dengan provinsi dan kabupaten/kota untuk melakukan pengawasan dan pencegahan perlu didisain sekreatif mungkin agar mampu mengatasi dini pelanggaran Pemilu.

Bawaslu perlu tidak hanya bergerak berdasarkan aturan hukum positif tetapi mampu menerjemahkannya kedalam peraturan-peraturan yang progesif.

"Apabila Bawaslu tidak segera merubah strategi pengawasannya menjadi lebih cepat, efektif dan real time maka akan ditinggal dalam penyelenggaraan Pemilu atau ketinggalan dengan sendirinya," tuturnya. (A-194/A-89)***