• Search
  • Menu

Warga Terdampak Waduk Jatigede Minta Pembebasan Lahan

SUMEDANG, (PRLM).- Warga OTD (orang terkena dampak) pembangunan Waduk Jatigede yang tergabung dalam Forum OTD Bersatu (FOB), mendesak Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Pemkab Sumedang, Satuan Manunggal Satu Atap (Samsat) Penanganan Dampak Sosial Pembangunan Waduk Jatigede (PDSPWJ) dan Satuan Kerja (Satker) Projek Jatigede, untuk membebaskan semua bangunan rumah OTD di lokasi Jatigede.

“Terlepas bangunan itu rumah tumbuh atau ‘rumah hantu’, intinya semua bangunan milik OTD harus dibebaskan,” kata Ketua Forum OTD Bersatu (FOB), Djaya Albanik menegaskan usai rapat audiensi dengan P2T Pemkab Sumedang di gedung Induk Pusat Pemerintahan (IPP) Pemkab Sumedang, Senin (8/4/12).

Menurut dia, jika pemerintah menganggap rumah tumbuh tidak akan dibebaskan, berarti pemerintah sudah melakukan diskriminasi. Sebab, bangunan yang jelas-jelas rumah hantu di Desa Cibogo Kec. Darmaraja, sekitar tahun 2009 lalu, tetap saja dibebaskan oleh pemerintah.

Padahal, rumah hantu itu dibangun setelah ada pembayaran uang kompensasi pembebasan tanah, bangunan dan tegakan. Bahkan, pembangunannya diduga kuat melibatkan oknum aparat desa dan kecamatan saat itu.

Sementara rumah warga yang dibangun murni untuk tempat tinggal, hingga kini belum dibayar karena dianggap oleh pemerintah rumah hantu. Padahal, rumah itu dibangun sebelum ada pendataan oleh pemerinta