• Search
  • Menu

Penangguhan Pelaksanaan UMK di Jabar Dinilai Penuh Rekayasa

BANDUNG, (PRLM).- Keluarnya Keputusan Gubernur Jabar No. 561/Kep.56-Bangsos/2013 tentang Izin Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Kab./Kota di Jabar, dinilai penuh rekayasa, manipulasi, dan intimidasi. Dalam surat yang terbit tanggal 18 Januari 2013 itu, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengijinkan 257 perusahaan di 11 kab/kota untuk menangguhkan pelaksanaan UMK 2013.

"Keputusan itu merugikan banyak buruh di Jabar. Ini merupakan bentuk pemiskinan terhadap buruh dan pelanggaran pemenuhan hak buruh untuk memperoleh kesejahteraan serta penghidupan yang layak," kata Arif Yogiawan dari Tim Advokasi Buruh untuk Upah Layak, saat membacakan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung, Jln. Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (4/4/13).

Surat keputusan itupun dianggap melanggar hak penghidupan yang layak seperti yang diatur dalam pasal 88 UU Ketenagakerjaan. "Karena dengan SK itu, UMK ribuan karyawan di 257 perusahaan tersebut di tahun ini tetap memakai UMK 2012 yang berarti di bawah UMK 2013," ucapnya.

UMK di bawah minimum tersebut tidak akan bisa memenuhi tujuh hal yang diatur UU Ketenagakerjaan. "Berarti tidak bisa memenuhi kebutuhan makan dan minum yang layak, sandang, perumahan, pendidikan untuk anak, biaya kesehatan, rekreasi, serta tidak bisa memenuhi jaminan hari tua karena tidak bisa menabung. Pengeluaran SK adalah pemiskinan secara sistemik dan struktural terhadap para penggugat dan keluarganya, dalam hal ini buruh. Ini diperparah dengan naiknya sejumlah bahan-bahan kebutuhan pokok," ucap Arif.

Atas hal itu, Arif menuntut SK penangguhan UMK tersebut dicabut. Arif juga menuntut ganti rugi Rp 5 juta per hari dari setiap keterlambatan pencabutan SK tersebut.

"Ini karena tergugat yaitu Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, tidak menerapkan akuntabilitas untuk mengaudit ulang data rugi-laba perusahaan yang faktanya banyak pemalsuan sehingga seolah-olah perusahaan itu tidak mampu menaikkan UMK. Tergugat juga tidak menganut azas keterbukaan karena sampai saat ini tidak mau membuka diri soal persyaratan sebuah perusahaan menangguhkan UMK. Karena itu, SK ini harus dicabut," ujarnya.

Sementara itu, Teguh Khasbudi dari Biro Hukum dan HAM yang mewakili tergugat menyatakan, gugatan tersebut dinilai cacat hukum. Alasannya, penggugat tidak punya kedudukan hukum dan tid