• Search
  • Menu

Mantan Pejabat Disdik Prov. Jabar Terancam Hukuman Penjara 20 Tahun

BANDUNG, (PRLM).- Mantan Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi Dinas Pendidikan Prov. Jawa Barat, Dede Hasan Kurniadi, terancam hukuman penjara maksimal 20 tahun karena diduga terlibat dalam korupsi di pengadaan alat peraga TK-SD 1 atap di Dinas Pendidikan Prov. Jabar Tahun Anggaran 2011.

Dede yang merupakan kuasa pemegang anggaran/pejabat pembuat komitmen dalam proyek itu, menerima success fee dari pemenang tender sebesar Rp 400 juta dan merugikan negara mencapai Rp 1,505 miliar.

Hal tersebut terungkap saat Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan dakwaan terhadap Dede Hasan dalam sidang perdananya pada Kamis (7/3), di Ruang Sidang I Pengadilan Tipikor Bandung, Jln. LLRE Martadinata, Kota Bandung.

Dalam dakwaannya, JPU yang diketuai Rahman Firdaus, menjerat Dede dengan pasal 2. (dakwaan primer), pasal 3 (subsider) juncto pasal 18 UU No. 31/1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ancaman dari ketiga pasal tersebut maksimal 20 tahun penjara.

Rahman memaparkan, tindakan korupsi yang dilakukan Dede masuk dalam proyek kegiatan revitalisasi sarana dan prasarana tahun anggaran 2011 dengan dana sebesar Rp 2.443.750.000,00.

"Itu dialokasikan untuk paket pengadaan pengembangan alat peraga 85 TK-SD satu atap di 26 kabupaten dan kota di Jabar," bebernya.

Beberapa alat peraga itu, antara lain menara kubus, hammer set 6 pasak, kereta balok, wire game 3 line, geo 4 bentuk putar, maze 2 muka, berbagai macam puzzle, rambu lalin dowell, geo sangkar, boneka tangan binatang, boneka mimik wajah, jungkitan 4 anak, ayunan standar, dan mangkok putar.

Dede yang saat itu menjabat Kabid Pendidikan Dasar, bermufakat jahat dengan pengusaha bernama Uu Surya Perdana yang juga menjadi terdakwa dalam kasus sama.

Untuk memuluskan rencana, Dede membuat HPS (Harga Perkiraan Sendiri). Fatalnya, HPS buatan Dede hanya berdasarkan brosur dan data penawaran CV IPA Abong dan CV Hanimo yang diserahkan terdakwa M. Fadlan melalui terdakwa Uu Surya Perdana.

"Padahal untuk menentukan HPS harus berdasarkan harga pasar setempat dan melakukan survei. Namun terdakwa tidak melakukannya. Ternyata, harga di pasaran jauh lebih rendah," kata Rahman.

Dalam HPS yang dibuat Dede, harga-harga alat peraga tadi di-mark up bervariasi mulai dari 100 persen hingga 400 persen. Sebagai contoh, berbagai jenis puzzle dibuat dengan harga Rp 90.000,00 per unit.

Sementara harga pasarannya Rp 40.000,00. Contoh lainnya ialah jungkitan yang harga pasarannya sekitar Rp 1 juta, tapi Dede memasukkan ke daftar HPS dengan harga Rp 4 juta per unit.

Selain me-mark up harga unit, lelang yang melalui LPSE pun berlangsung seperti sandiwara. Pasalnya, 4 perusahaan yang lolos tender, tiga di antaranya milik terdakwa Uu Surya Perdana.

Tiga perusahaan itu, ialah CV Bintang Niaga Sejahtera (Uu sebagai direktur), CV Priangan Asri (Uu sebagai wakil direktur), dan CV Naratas (Uu sebagai wakil direktur). Satu perusahaan lainnya, CV Trise Salma Manunggal, dipinjam Uu dari rekannya.

Selain itu, Uu telah menyiapkan alat-alat peraga yang dibutuhkan sebelum lelang dimulai karena sudah ada kesepakatan dengan Dede Hasan. Alhasil, meski lelang dilakukan melalui LPSE, pemenangnya sudah ditetapkan lebih dulu, yaitu CV Bintang Niaga Sejahtera dengan penawaran termurah Rp 2,371 miliar.

Setelah anggaran itu cair di bulan November 2011, Disdik Jabar pun mengirim uang itu itu rekening Bank BJB cabang Buahbatu atas nama Uu Surya Perdana. Pada tanggal 30 November, Uu mentransfer Rp 1,62 miliar ke rekening BCA Rositha Yulianthi (istri M. Fadlan).

Di hari yang sama, juga terjadi penarikan uang tunai Rp 400 juta. Oleh Uu, uang itu diberikan kepada Fadlan di Cafe Tomodachi, Kota Bandung. Atas perintah Uu, Fadlan menyerahkan uang Rp 400 juta itu kepada Dede Hasan.

"Dede Hasan menerimanya di kantornya, Disdik Jabar Jalan Dr. Radjiman. Uang itu adalah ucapan terima kasih karena Dede telah menyusun HPS hanya berdasarkan brosur dan penawaran CV Ipa Abong dan CV Hanimo, tanpa melakukan survei pasar," ucap Rahman.

Usai mendengar dakwaan tersebut, Dede yang mengenakan kemeja putih dan celana panja