• Search
  • Menu

Perhutani Jabar Banten Bantah Tuduhan Walhi Korupsi Rp 49 Miliar

BANDUNG, (PRLM).- Terkait tuduhan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jabar terhadap Perum Perhutani Unit III Jabar Banten mengenai kebohongan Kerjasama Operasional (KSO), dan merugikan negara sebesar Rp 49 miliar. Perum Perhutani Unit III Jabar Banten menyangkal hal tersebut.

Pengyangkalan itu karena dari data yang ada, dari 11 perusahaan yang melakukan KSO reklamasi dan rehabilitasi hutan, pada kawasan hutan produksi di Kelompok Hutan Gunung Bolang, RPH Cirangsad BKPH Jasinga, Leuwiliang KPH Bogor, dengan Perum Perhutani. hanya satu saja yang melakukan penambangan, itu pun sudah memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan.

"Dari 11 perusahaan, yaitu PT Esana Rekhanusa, PT Indoloma tarzan perkasa, PT Lebah Baja Rekhanusa, PT Tunas Jaya Tamamas, CV. Shekinah Glory, CV. Lumbung Mineral Sentosa, CV . Bayu Respani, PT Bogsco, PT Mitra Sejahtera Mandiri, PT Margawisesa Pratama, dan Koperasi Tani Berkah BCMG, hanya dua perusahaan yang melaksanakan pengambilan bahan galian yaitu PT Lebah Baja Rekhanusa, PT Lumbung Mineral, dan sisanya sejak ditandatangani Perjanjian Kerjasama (PKS) tidak melaksanakan pengambilan bahan galian," kata Kepala Biro Perlindungan Sumber Daya Hutan Perum Perhutani Unit III Jabar Banten, Taufiq Hidayat, didampingi Kepala Seksi Humas dan KP, Yopita Sari saat diwawancarai di gedung Perhutani di Jalan Soekarno Hatta pada Selasa (22/1/13).

Taufiq menjelaskan secara finansial dari kedua perusahaan yang melaksanakan pengambilan bahan galian tersebut, Perum Perhutani mendapatkan sharing penghasilan pada tahun 2007 dan 2008 sebesar Rp 49,1 miliar.

"Namun pada saat kami memonitor keadaan di lapangan, pelaksanaan KSO reklamasi dan rehabilitasi hutan tersebut kurang baik," ujarnya.

Maka dari itu kata Taufiq, Perum Perhutani Unit III membuat surat kepada segenap Administrasi Perhutani dan Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan (KKPH), surat tersebut ujar Taufik bernomor 131/044.9/Hukamas/III tanggal 27 Maret 2009.

Surat tersebut isinya kata Taufiq adalah agar menghentikan seluruh kerjasama reklamasi dan rehabilitasi hutan dan bagi perusahaan yang masih berniat melakukan pengambilan bahan galian agar menempuh prosedur pinjam pakai hutan sesuai Permenhut No P.43/Menhu