• Search
  • Menu

Kredibilitas Parpol Dipertaruhkan Dalam Pileg 2014

JAKARTA, (PRLM).-Kredibilitas partai politik dipertaruhkan dalam Pemilu Legislatif 2014. Itu karena masyarakat terus menuntut calon anggota legislatif yang berkualitas agar bisa mewakili kepentingan dan aspirasi masyarakat.

Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Taufik Kurniawan, mengaku partainya sudah melakukan prosedur rekrutmen calon anggota legislatif untuk maju dalam pemilu tahun depan, dengan syarat yang cukup ketat sehingga diharapkan berkualitas.

"Di PAN ada test bahaya narkoba dan seleksi pendidikan anggota. Jadi belum tentu semua lolos bakal caleg, apa lagi ada situasi yang berbeda bakal caleg," ujar Taufik dalam diskusi, "Siapa Percaya Rekrutmen Caleg Makin Berkualitas," yang digagas Komunitas Jurnalis Peduli Pemilu (KJPP) di Media Center KPU, Jakarta, Jumat (18/1).

Dia menambahkan, PAN tidak akan membeda-bedakan antara caleg artis dan non artis. Pasalnya, pemikiran tersebut dinilai sudah ketinggalan jaman.

"Sebetulnya dalam pemikiran sekarang sudah tidak tepat dilakukan pengkhotomi-an antara artis dan non artis, sudah ketinggalan jaman," tuturnya.

Menurut Taufik, perekrutan caleg dari luar kader sesuai dengan platform partai yang terbuka bagi seluruh warga Indonesia. "Bagi kita semua sama. Kita ada dua jalur, pertama masuknya jalur partai, mereka sudah merintis. Kedua, jalur ketokohan masyarakat sebagai bakal caleg. Di situ lah, bakal caleg, hak dan kewajibannya sama," ujarnya.

Meski demikian, Taufik juga membantah jika perekrutan PAN terhadap caleg dari luar kader dikarenakan gagal kaderasasi di internal partai matahari biru itu. "Kita khawtair kalau ada yang bilang itu kegagalan kader, itu tidak benar," katanya.

Di tempat yang sama, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meyakini parpolnya akan menjaring caleg berkualitas dengan tidak menerima terpidana maupun mantan terpidana menjadi calon anggota legislatif (Caleg) dari partai berlambang Ka'bah itu.

Ketua Sekretaris Jendral (Sekjen) PPP, Romahurmuziy menjelaskan, keputusan tersebut dilakukan karena memang telah menjadi komitmen PPP untuk tidak mencalonkan seorang terpidana menjadi Caleg.

"Kita itu sudah ada kepastian untuk tidak mencalonkan kembali kader atau seseorang yang pernah memiliki persoalan hukum terpidana, karena memang komitmen kita," jelas pria yang akrab disapa Romi ini.

Rommy juga mengatakan, komitmen untuk tidak menjadikan terpidana sebagai Caleg karena partai berbasi Islam ini meyakini sejak awal partainya bersih dari tindak pidana. "Partai alhamdulillah cukup bersih dari partai lain, dan itu yang kami jaga," ujarnya.

Namun menurut Romi, bukan berarti mereka melanggar undang-undang mengenai hak asasi manusia, tetapi sejak awal menurut dia hal ini merupakan keputusan partai. "Ini bukan mengebiri, tapi bagian komitmen untun menjaga," katanya.

Meski begitu, PPP masih mengizinkan Caleg yang menyandang kasus tersangka, hal ini dilakukan karena mereka menganut hukum asas praduga tak bersalah.

"Kalau tersangka kita harus tunduk pada undang-undang bahwa ada asas praduga tidak bersalah, karena kita masih menduga di negeri ini banyak kasus kriminalisasi hukum," tuturnya.

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjelaskan bahwa mereka tidak memiliki wewenang untuk menentukan calon anggota legislatif (Caleg) yang berkualitas pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014 mendatang.

Anggota KPU RI, Arief Budiman menyampaikan, pihaknya hanya akan melakukan langkah administratif kepada bakal Caleg, sehingga tidak bisa menentukan integritas Caleg tersebut. Menurutnya, hal itu wewenang partai politik (Parpol).

"Kalau kita diminta peran lebih jauh tidak bisa, misal KPU yang menentukan Caleg dengan metode artis atau vote gaters. Itu tidak bisa, KPU hanya administratif, lalu siapa yang punya wewenang ya Parpol, karena adminitratif, secara substansial ada di teman-teman (Parpol)," ujar Arief.

Menurutnya, administratif yang dilaksanakan KPU seperti melakukan pengecekan seperti ijasah, surat kelakuan baik, dan kriteria lainnya bakal Caleg yang telah ditentukan oleh KPU.

"Apa sih yang dilakukan KPU itu hanya administratif seperti ijasah, atau pernah melawan hukum atau tidak, ini administratif. Tidak di luar itu," katanya.

Arief juga mengatakan bahwa memang telah banyak yang menanyakan mengapa KPU tidak melakukan seleksi secara ketat mengenai integritas Caleg, namun hal itu kembali ditegaskan bahwa hal tersebut wewenang partai.

"Makanya banyak marah dengan KPU, kenapa ini itu bisa diloloskan, padahal kami hanya sebagai adiministratif. Banyak permasalahan dalam Pemilu memang, tapi itu lah bahwa ada dua permasalahan yakni partai dan pencalegan, nah ini KPU yang diminta selesaikan, padahal kami hanya administratif," ujarnya.(A-194/A-89)***