• Search
  • Menu

DPRD Kecewa Pelaksanaan Pembangunan Berjalan Lambat

KARAWANG, (PRLM).- Ketua DPRD Karawang H. Tono Bachtiar menilai eksekutif sangat lambat dalam melaksanakan program pembangunan insfrastruktur. Padahal, waktu pelaksanaan program hanya tersisa 43 hari kerja lagi.

"Kami sangat prihatin atas kondisi ini. Banyak proyek-proyek besar yang gagal dirampungkan tahun ini," ujar Tono, ketika dihubungi "PRLM", Minggu (18/11).

Menurut Tono, beberapa proyek yang terlihat jalan di tempat adalah pembangunan jembatan Alun-alun Karawang, jembatan Tirtajaya, peningkatan kualitas jalan Turi - Tempuran, dan pembangunan akses vital lainnya. Padahal, Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Pelaksana Anggaran Daerah (TPAD) telah mengalokasikan anggaran Rp 350 miliar lebih untuk pembangunan insfrastruktur tersebut.

Disebutkan Tono, berdasarkan kenyataan di lapangan, pihaknya pesismistis anggaran untuk pembangunan dapat terserap secara optimal. Tono memprediksi hingga pertengahan November ini penyerapan anggaran untuk belanja publik hanya mencapai 60 persen dari total anggaran ang disiapkan. "Jika kondisi ini dibiarkan, ada indikasi anggaran belanja publik Rp 300 miliar tidak akan terserap. Dana tersebut dimungkinka masuk ke sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) pada akhir tahun nanti," papar Tono.

Dikatakan, kondisi tersebut merupakan perulangan pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya. Sebab, pada tahun 2011 lalu, penyerapan anggaran belanja publik hanya mencapai 60 persen. Sedangkan anggaran belanja pegawai terserap 100 persen. Kondisi tersebut merupakan bukti kontra produktif kinerja eksekutif. "Mereka menghabiskan semua biaya operasional, sementara kinerjanya hanya mencapi 60 persen itu," kata Tono.

Atas dasar itu Tono berencana meminta keterangan sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)."Kami ingin mengetahui ada kendala apa, sehingga mereka tidak mampu menggunakan anggaran belanja publik secara optimal. Sebab, ujung-ujungnya sejumlah program pembangunan tidak bisa dilaksanakan tepat waktu," ujar Tono.

Di tempat terpisah Koordinator LSM Gerakan Rakyat Pemantau Korupsi (GRPK), Asep Toha, ikut menyesalkan kinerja jajaran Pemerintahan Kabupaten Karawang yang tidak mampu menggunakan anggaran yang tersedia untuk kepentingan rakyat."Mereka terkesan bangga mempunyai anggaran besar. Tapi mereka lupa anggaran tersebut tidak ada manfaatnya jika tidak digunakan. Jangan-jangan mereka sengaja untuk mengendapkan uang itu di bank dengan harapan bisa memperoleh bunga yang tinggi," ujar Asep Toha.

Sebelumnya, Bupati Ade Swara melalui Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan (BMP), Asikin, sempat berjanji akan melaksanakan program pembangunan tepat waktu. Bahkan Asikin, sempat mengutarakan bahwa penyerapan anggaran belanja publik di OPD yang dipimpinnya mampu menembus angka 95