JAKARTA, (PRLM).-Tatanan harmoni sosial bangsa dan rasa kedamaian di tanah air kini dirasakan semakin hilang, sekaligus tersingkir oleh berkembangnya kekerasan dalam masyarakat luas baik berupa konflik horisontal, aksi teror, sengketa keagamaan, maupun perseteruan lain menyangkut kepentingan rakyat dengan kekuasaan.

Karenanya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono perlu segera mengatasi bentuk-bentuk penyebaran kekerasan di tengah kehidupan berbangsa secara tegas dan berani.

“Hal ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena dapat menciptakan malapetaka serius bagi bangsa. Fenomena kekerasan ataupun ‘disorder’ harus diakhiri dengan kewibawaan Presiden SBY dan penegakan hukum, termasuk mengedepankan aspek kesejahteraan ekonomi demi hidup rakyat yang bermartabat,” kata Ketua Dewan Direktur Lembaga Kajian Publik Sabang-Merauke Circle (SMC) Syahganda, di Jakarta, Rabu (5/9).

Ia menegaskan, praktik kekerasan terjadi akibat peran pemerintah yang lemah dalam memerangi akar kemiskinan, di samping adanya ketidakberdayaan hukum dalam membela nasib rakyat sehingga mendorong hilangnya kepercayaan sosial terhadap elemen pemerintah.

Lebih lagi, tambahnya, kenyataan di sekitar elit nasional serta pihak berkuasa kerap mencerminkan ketidakserasian yang bahkan berujud pertengkaran. Hal itu tentu dipandang sebagai wujud ketidakpedulian para pemimpin di tingkat atas guna menyelesaikan permasalahan bangsa.

Sementara itu, keteladanan moral yang tidak tampak berikut keengganan hidup sederhana di antara pemuka masyarakat, bangsa, serta elit kekuasaan di berbagai tingkatan telah mempersubur ketidaknyamanan rakyat.

“Jelas saja, kenyataan ini ikut melahirkan rasa jengah sosial, yang kemudian diarahkan kepada wilayah perlawanan atau kekerasan,” ujarnya.

Syahganda menilai, peran Presiden SBY diperlukan untuk mengembalikan tertib sosial serta harmoni kebangsaan, agar segala konflik dan budaya kekerasan tidak tumbuh menghebat gejalanya.

Ia bahkan mengusulkan, Presiden harus melibatkan tokoh-tokoh utama bangsa yang berpengaruh di masyarakat, untuk terlibat meluruskan benang-merah persoalan bangsa yang terbilang tidak main-main dalam sifat kadar dan lingkarannya itu.

“Semua pihak yang layak harus dihadirkan, dan Presiden SBY pula yang musti berada di barisan paling depan, sebab siapa pun hanya akan menunggu langkah konkret Presiden SBY,” jelas kandidat doktor ilmu kesejahteraan sosial Universitas Indonesia itu.

Di balik itu, Syahganda mengritik langkah sporadis yang sering digunakan aparat kepolisian dalam melawan kekerasan serta aksi teror, yang dilihatnya sekedar menunda kekerasan itu sendiri melalui penembakan semata-mata.

“Intinya, setiap kekerasan dalam masyarakat memerlukan penuntasan dengan langkah yang integral. Dengan demikian, aparat keamanan tidak bisa sendirian bila ujungnya adalah Indonesia yang damai, sejahtera, dan bermatabat,” ujarnya. (A-78/A-89)***