• Search
  • Menu

Pedagang Daging Sapi Akan Adukan Gubernur Ahmad Heryawan ke Ombudsman

BANDUNG, (PRLM).- Para pedagag sapi di wilayah Jawa Barat (Jabar) berencana melaporkan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, Kepala Dinas Peternakan Jabar, serta Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jabar ke Ombudsman perwakilan Jabar.

Laporan tersebut dilayangkan karena pemerintah Jabar dinilai tidak memiliki regulasi yang jelas terkait tata niaga perdagangan sapi potong, sehingga membuat harga jual daging sapi di pasaran melonjak tinggi.

"Tidak adanya regulasi yang jelas membuat para importir dengan leluasa melakukan praktek oligopoli dan mengatur perdagangan sapi," ujar Ketua Asosiasi Pengusaha Daging dan Sapi Potong Indonesia (Apdasi) Jabar, Dadang Iskandar, di kantornya, Jln. Mutumanikam, Bandung, Rabu (18/7).

Di sisi lain, lanjut Dadang, para pedagang daging sapi kesulitan memperoleh pasokan. Harganya pun terus melonjak. Ia menilai, kondisi ini merugikan para pedagang daging sapi karena merosotnya permintaan akibat daya beli masyarakat yang lemah..

"Laporan akan kami buat dalam waktu dekat. Saat ini kami sedang mengumpulkan data dan informasi serta mengkaji rencana ini dengan mendalam," tutur Dadang.

Kian merajalelanya para importir dalam melakukan oligopoli, menurut dia, bermula dari kebijakan pemerintah dalam membatasi impor sapi. Dengan kekuatan modal, para importir mulai merambah sapi potong lokal untuk memenuhi kebutuhan stok mereka.

"Celakanya, Jabar tidak memiliki tata niaga sapi potong yang baik. Ini membuat importir dengan leluasa mengendalikan harga dan pasokan di lapangan. Saat ini situasinya semakin kritis. Padahal akan masuk periode puncak permintaan menjelang Munggahan," ujarnya.

Ia mencurigai, pengetatan pasokan tersebut dilakukan segelintir importir untuk meraup keuntungan, dengan mendongkrak harga jual. Saat ini saja, menurut dia, harga daging sapi di pasaran sudah mencapai Rp 85.000-Rp 90.000 per kg.

"Tadi malam (Selasa malam) importir kembali menaikkan harga sapi potong sebesar Rp 3.000-Rp 4.000 per kg untuk timbang hidup," ujarnya.

Dengan kenaikan tersebut, menurut dia, harga karkas di rumah potong hewan (RPH) saat ini mencapai Rp 60.000 per kg. Bahkan, menurut Dadang, importir kembali berencana menaikkan harga karkas menjadi Rp 65.000 per kg pada Rabu malam tadi.

"Kenaikan ini jelas berpotensi merugikan pedagang. Seharusnya, kenaikan harga karkas dari RPH diimbangi dengan kenaikan harga daging sapi di pasaran. Akan tetapi, dengan kondisi saat ini, bukan hal mudah bagi pedagang untuk menaikkan harga jual daging sapi. Harganya sudah terlalu tinggi," ujarnya.

Akan tetapi, ia tidak menampik jika menjelang Munggahan harga daging sapi akan kembali naik. Ia memprediksi, untuk Munggahan kali ini di beberapa wilayah di Jabar harga daging sapi akan menyentuh harga Rp 90.000-Rp 100.000 per kg.

"Masih ada waktu bagi pemerintah untuk mengendalikan kenaikan harga daging sapi. Pemerintah bisa melakukan impor sapi siap potong dan mendistribusikannya langsung kepada pedagang untuk menekan kenaikan harga," katanya.

Ketua Apdasi Kota Bandung, Endang Mubarok menyatakan hal serupa. Menurut dia, saat ini persediaan sapi potong di Kota Bandung sudah kritis, bahkan di RPH kosong. Padahal, periode lonjakan permintaan sudah semakin dekat.

"Kebutuhan untuk Munggahan di Kota Bandung bisa sampai 1.000 ekor, sedangkan Jabar 9.000. Akan tetapi, saat ini pasokannya juga tidak jelas karena banyak RPH yang mengeluhkan kekurangan stok," ujar Endang. (A-150/A-89)***