• Search
  • Menu

Permenakertrans No 13 tahun 2012 Merupakan Jalan Terbaik yang Paling Adil

JAKARTA, (PRLM).- Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar menegaskan, Peraturan Menakertrans (Permenakertrans) No 13 tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (KHL) merupakan jalan terbaik yang paling adil.

"Permenakertrans yang baru itu merupakan revisi Permenakertrans No.17/PER/VIII/2005. Revisi ini telah ditetapkan secara objektif dengan pertimbangan matang dari berbagai aspek, termasuk dari usulan dan kajian yang berasal dari berbagai pihak," kata Muhaimin menanggapi tuntutan buruh/pekerja yang berunjuk rasa, di Jakarta, Kamis (12/7) .

Aksi buruh di Jakarta kemarin diikuti oleh sekitar 30.000 ribu buruh dari Jabodetabek ditambah Karawang, Purwakarta dan Bandung. Mereka menolak outsourcing, menuntut kehidupan layak, dan menolak politik upah murah.

Mereka berkumpul di Bundaran Hotel Indonesia, kemudian bergerak ke Istana Merdeka, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Aksi buruh tersebut mendapat penjagaan ketat dari 7.195 petugas kepolisian dan 500 an aparat TNI.

Muhaimin mengatakan, dalam penyempurnaan Permenakertrans baru, jumlah jenis kebutuhan yang semula 46 jenis komponen KHL berubah menjadi 60 jenis komponen. Selain itu, terdapat 8 jenis penyesuaian/penambahan jenis kualitas dan kuantitas KHL, serta 1 perubahan jenis kebutuhan.

“Tuntutan dari teman2 pekerja/buruh ini sudah kita tangkap tema maupun beberapa tuntutannya. Tapi permenakertrans baru ini adalah jalan yang paling adil," kata Muhaimin di Kantor Kemnakertrans.

Muhaimin mengatakan, dalam penyempurnaan Permenakertrans baru ini jumlah jenis kebutuhan yang semula 46 jenis komponen kebutuhan hidup layak (KHL) berubah menjadi 60 jenis komponen. Selain itu, terdapat 8 jenis penyesuaian/penambahan jenis kualitas dan kuantitas KHL, serta 1 perubahan jenis kebutuhan.

Penambahan ini, lanjutnya, digunakan sebagai bahan keputusan dalam pelaksanaan proses survei harga KHL yang baru dalam rangka penetapan upah minimum 2013.

“Hari ini saya baca ada yang protes. Tentu pengusaha juga boleh protes., pekerja juga ada yang protes. Tetapi hendaknya inilah jalan yang terbaik dan jalan yang paling adil," kata Muhaimin.

Menyangkut perubahan komponen survei upah KHL ini, dia nmenyatakan, pihaknya sejak awal telah bekerja sama baik di tripartit nasional maupun di dewan pengupahan nasional.

“Sebelumnya kajian Dewan Pengupahan Nasional yang menambah 4 komponen itu berdasarkan masukan dari Forum Koordinasi Dewan Pengupahan Daerah, dan masukan dari Seritkat pekerja, dan Apindo serta Lembaga tripartit.

“Kita akhirnya tambah 14 komponen. Ini sangat adil yang harus diberikan dan diterima. Inilah jalan yang terbaik di mana tidak mungkin komponen ini menjadi 128 seperti tuntutan yang ada. Atau tidak mungkin hanya 4 saja. Kita ambil jalan yang paling adil," kata Muhaimin.

Mengenai outsourcing (alih daya), Muhaimin mengatakan, ada tiga kebiajkan yang harus menjadi perhatian pemerintah. Pembahasan outsourcing ini menjadi agenda nasional yang mendesak.

“Pemerintah tidak akan membiarkan outsourcing di luar aturan undang-undang yang ada. Mari kita bersinergi antara pemerintah daerah dan pusat juga serikat buruh. Di tingkat nasional kita memiiki Komite Pengawas Ketenagakerjaan agar seluruh pelaksanaan outsourcing harus sesuai aturan yang ada," kata Muhaimin.

Menurut dia, secara bertahap, pekerjaan outsourcing harus menjadi bagian dari upaya memberi jaminan kesejahteraan para pekerja dan keberlangsungan masa depannya.

“Kita minta para gubernur yang mengeluarkan ijin perusahan pengerah outsourcing, hendaknya benar-benar selektif, dan diawasi secara ketat agar semua taat asas dan aturan, kata Muhaimin.

Menyangkut penghapusan outsourcing tersebut, Muhaimin mengatakan bahwa hal ini adalah agenda nasional. "Kita semua tidak ingin ada sistem outsourcing tetapi itu realita yang harus bertahap kita atur, kita kelola.Apalagi Undang-undang 13/2003 masih ada pasal yang mebolehkan adanya outsourcing. Karena itu perubahan UU 13 menjadi agenda kita bersama untuk meletakkan pekerja outsorcing ini memiliki. Ja