JAKARTA, (PRLM).- Partai Golkar kembali melempar isu tentang pembatasan jumlah calon presiden pada pemilihan presiden (pilpres) 2014. Sebelumnya, partai berlambang pohon beringin pernah mengungkapkan perlunya presidential threshold tersebut, karena selama ini belum ada aturan tegas.

"Saya menghormati berbagai pandangan terhadap perlu tidaknya presidential threshold mengenai pemilihan presiden yang akan datang. Pendapat yang berkembang dari berbagai rekan kami itu tidak salah," kata Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/5).

Menurut dia, pembatasan jumlah calon presiden (presidential threshold) bisa dilakukan kalau semua fraksi sepakat untuk membahasnya di DPR. Dia khawatir kalau jumlah calon presiden (capres) tidak dibatasi maka akan muncul ribuan capres yang bisa menimbulkan kerepotan tersendiri.

Berbagai masukan tersebut, akan menjadi bahan pertimbangan dalam memutuskan mengenai ketentuan capres. Namun, dengan ada tidaknya ketentuan dalam pembatasan jumlah calon presiden tersebut maka perlu ada persyaratan. Pasalnya, jika tidak dibatasi atau dibebaskan, maka hal itu akan menyusahkan semua pihak.

"Kalau nanti tidak ada presidential threshold, caranya bagaimana. Apakah semua orang boleh mencalonkan atau apakah hanya partai politik yang lolos di parlemen atau dengan cara apa," ujarnya.

Selain itu, kalau capres sama sekali dibebaskan maka hal tersebut juga tidak baik, ujarnya. Oleh karena itu, perlu ada persyaratan untuk pengajuan diri sebagai capres, ujarnya menambahkan.

Ide Golkar tersebut, sebelumnya sudah mendapat penolakan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Menurut Sekjen DPP PKS Anis Matta, PKS tidak setuju ide Partai Golkar yang mengusulkan pembatasan hanya ada dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang boleh berlaga pada Pemilu 2014. "Kalau dibatasi itu menunjukkan bahwa kita tidak memiliki orang dan calon pemimpin," katanya.

Ditekankan, usulan Golkar tersebut dapat menghambat kaderisasi pemimpin nasional di Indonesia. "Kalau Golkar masih usung itu, maka akan perburuk situasi dan itu menghambat tumbuh kembangnya gererasi atau regenerasi," katanya.

Menurut Anis, sebaiknya partai-partai mengusung calonnya sendiri. Hal itu lebih bagus supaya agar terkesan tidak mengalami krisis figur kepemimpinan. "Lebih bagus partai-partai itu calonkan kadernya masing-masing, calon menjadi lebih banyak. Membatasi dua pasang calon itu tidak bagus," ujarnya.

Selain itu dia mengatakan, rakyat harus diberi kesempatan untuk memilih calon presiden secara bebas tanpa dibatasi. "Mereka tidak perlu membatasi itu, biarkan rakyat memilih secara bebas. Ini kan pasar bebas. Makin banyak pilihan, makin bagus untuk masyarakat," katanya. (A-78/A-109/A-26).***