NGAMPRAH, (PRLM).- Sejumlah kalangan minta Pemerintah Kabupaten Bandung Barat segera mengumumkan hasil evaluasi kinerja para pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau dinas. Hal itu sebagai langkah transparansi pertanggung jawaban kinerja yang diemban agar dapat diketahui khalayak.

“Jangan sampai ada lagi penempatan seorang pejabat yang tidak kompeten di sebuah instansi atau dinas,” ujar Pendiri Komite Pembentukan Kabupaten Bandung Barat (KPKBB) Asep Suhardi, di Kota Baru Parahyangan, Kamis (26/4).

Ia menjelaskan, selama ini rotasi dan penempatan pejabat di sejumlah posisi pimpinan kedinasan atau SKPD tidak seluruhnya berdasarkan kompetensi maupun keahliannya. Padahal, posisi tersebut merupakan posisi penting yang harus berdasarkan kecakapan seseorang sesuai kecakapan dalam bidang yang ditempatinya.

Hal itu yang menjadi penyebab kurang terserapnya sejumlah anggaran, serta tidak berjalannya program yang dicanangkan. Asep menyontohkan, di Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang, masih banyak perizinan yang diberikan tanpa mempertimbangkan aspek lingkungan.

“Contohnya di Kawasan Bandung Utara (KBU). Daerah Lembang, Cisarua, dan Parongpong, banyak bangunan yang dikasih izin, dimanapun lokasinya tanpa pertimbangan aspek pemanfaatan lingkungan,” katanya. (A-196/A-26).***