CIMAHI, (PRLM).- Puluhan ribu calon pemilih dalam Pemilihan Walikota Cimahi 2012 tidak terverifikasi. Hal itu terungkap dalam pemutakhiran Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilukada (DP4) Kota Cimahi selama sebulan terakhir.

“Dari 421.098 pemilih yang tercantum dalam DP4, hanya sekitar 390.000 pemilih yang terverfikasi di lapangan. Ini membuat kami kesulitan untuk mencari sisanya,” kata Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pemutakhiran Data KPUD Kota Cimahi, Siti Nurfaidzah, Kamis (26/4/12).

Siti mengungkapkan, data tersebut diperoleh setelah KPUD Cimahi melakukan pemutakhiran data pada 18 Maret-18 April lalu. Sejumlah calon pemilih tidak ditemukan di lapangan meski terdaftar dalam DP4 Kota Cimahi.

Dia menyebutkan, sekitar 10.000 calon pemilih di Kelurahan Melong dan 8.800 di Kelurahan Cibeureum menghilang. Kondisi serupa juga terjadi di sejumlah kelurahan lainnya dengan jumlah yang bervariasi. “Penyebabnya bisa macam-macam, seperti pindah kota, berubah status, atau meninggal dunia,” ujar Siti.

Hasil pemutakhiran data tersebut, menurut Siti, telah diumumkan ke setiap kelurahan. Dia meminta agar setiap kelurahan melakukan verifikasi kembali terkait dengan jumlah calon pemilih daerahnya hingga 10 Mei mendatang untuk memastikan jumlah pemilih.

“Kami tunggu selama 21 hari sejak 19 April lalu untuk mengantisipasi warga yang belum terdata. Sebab, data ini nantinya akan menjadi acuan daftar pemilih sementara (DPS) yang kemudian akan ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap (DPT),” katanya.

Sekretaris KPUD Cimahi, Nendra Nugraha menambahkan, DPT akan menjadi acuan untuk menetapkan kebutuhan logistik Pemilukada, seperti pembuatan surat suara, kartu pemilih, dan alat kelengkapan di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS). Anggaran logistik Pemilukada mencapai Rp 2 miliar, di antaranya digunakan untuk penyediaan 887 TPS.

“Teknis pelaksanaan penyediaan logistik Pemilukada diserahkan kepada Pusat Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (P3BJ) melalui mekanisme lelang,” katanya.

Sebelumnya, Walikota Cimahi, Itoc Tochija meminta agar panitia pemungutan suara (PPS) dan panitia pemilihan kecamatan (PPK) membantu KPUD Kota Cimahi dalam memverifikasi Daftar Penduduk Potensi Pemilih Pemilukada (DP4) untuk mengantisipasi adanya rekayasa Pemilukada. Pasalnya, Kota Cimahi merupakan daerah perbatasan, militer, dan industri yang membuat wilayahnya dipenuhi para pendatang.

“Dalam database penduduk juga masih banyak yang menggunakan nama alias, sehingga harus lebih dicermati lagi. Sebab daftar pemilih itu bisa menjadi objek kecurangan,” katanya.

Seperti diketahui, Kota Cimahi merupakan kawasan padat penduduk dengan sejumlah industri dan markas militer di dalamnya. Selain itu, Cimahi juga daerah yang berbatasan langsung dengan Kota Bandung dan Kabupaten Bandung Barat.

Kondisi tersebut, menurut Itoc, harus menjadi perhatian khusus bagi PPS dan PPK yang bertugas membantu KPUD KotaCimahi. Hal itu dibutuhkan untuk mengantisipasi rekayasa dari pihak-pihak tertentu yang memunculkan nama-nama pemilih selain warga Kota Cimahi. (A-192/A-108)***