• Search
  • Menu

Tenaga Honorer dari Lembaga Pendidikan Swasta Tertutup Jadi CPNS

PURWAKARTA, (PRLM),-Para guru honerer maupun tenaga kependidikan yang bertugas di luar instansi pemerintah tertutup peluangnya untuk masuk ke pendataan tenaga honorer yang akan diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun ini. Peluang guru maupun tenaga honorer menjadi CPNS dapat terbuka, jika pemerintah melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Meneg PAN) merevisi terlebih dulu surat edaran nomor 05 tahun 2010 tentang pendataan tenaga honorer di lingkungan pemerintah.

Demikin disampaikan Kepala Bidang Pengadaan dan Pembinaan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Purwakarta, Teddy kepada "PRLM", Kamis (23/9) di ruang kerjanya.

Menurutnya, setelah permasalahan status guru dan tenaga kependidikan mencuat ke permukaan, pada Rabu (22/9) kemarin pihaknya langsung melakukan jemput bola ke Badan Kepegawaiaan Negara (BKN) dan Meneg PAN. "Dari kedua lembaga pemerintahan yang didatangi tersebut diperoleh jawaban tidak diperkenankannya daerah mengusulkan CPNS yang berasal dari guru maupun tenaga kependidikan non instansi pemerintah (swasta/yayasan,red)," kata Teddy.

Menjawab pertanyaan, Teddy mengatakan jika terdapat keinginan untuk melakukan perubahan atas surat edaran Meneg PAN itu, maka salurannya harus menyampaikan kepada instansi tersebut di Jakarta. "Daerah ini hanya menjalankan aturan yang dikeluarkan pemerintah sebagai payung hukumnya," ucapnya.

Dijelaskan, saat dirinya mengadakan konsultasi dengan BKN maupun Kementerian Negara PAN di sana sudah ada sejumlah perwakilan dari kabupaten/kota lain di Indonesia yang menyampaikan hal serupa mengenai peluang guru maupun tenaga kependidikan yang bertugas di sekolah swasta untuk menjadi CPNS. "Ternyata saat saya ke BKN dan Kemeneg PAN sudah ada wakil dari Metro Lampung dan kabupaten lain yang menyampaikan tujuan yang sama," ucap Teddy.

Sejumlah guru dan tenaga kependidikan yang berhasil ditemui "PRLM" menyesalkan jika surat edaran yang menjadikan dasar BKD Purwakarta dalam mengambil kebijakan tetap diberlakukan akan merugikan para guru yang mengajar di sekolah swasta.

"Kami ini mengabdi menjadi guru di lembaga swasta bukan satu atau dua tahun tapi sudah lebih dari 5 tahun tapi mendapat perlakukan yang diskriminatif dari Meneg PAN, padahal kami yang mengajar di sekolah swasta memiliki tujuan yang sama dengan guru lain yaitu mencerdaskan masyarakat," kata Buldan, salah seorang guru di sekolah swasta di Kabupaten Purwakarta.

Ia mengatakan saat program sertifikasi digulirkan Departemen Pendidikan Nasional, dirinya berkesempatan untuk mengikuti seleksi program tersebut. "Alhamdulillah saya lulus dan mendapatkan dana sertifikasi setiap bulannya. Tapi ketika program CPNS digulirkan, saya dan guru-guru swasta lainnya tertutup peluangnya unt