• Search
  • Menu

NASIONAL

DS/"PRLM"

Paspor Haji Sudah Bisa Diproses Mulai 1 Juni 2011

JAKARTA, (PRLM).- Calon jemaah haji yang masuk kuota tahun 1432H/2011 sudah dapat memproses penerbitan paspor mulai 1 Juni 2011, pada 107 Kantor Imigrasi dan 469 Kantor Kemenag kabupaten/kota se Indonesia. Adapun biaya penerbitan paspor bagi jemaah haji menjadi tanggung jawab Kementerian Agama dengan menggunakan dana optimalisasi setoran awal BPIH, sedangkan bagi jemaah haji khusus menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.

30.05.2011 - 18:07

Elit Reformasi Serakah Kekuasaan

JAKARTA, (PRLM).- Effendy Choirie, Sekjen PB IKA (Ikatan Keluarga Alumni) PMII merasa elit reformnasi yang berkuasa saat ini makin serakah kekuasaan dan korup.

Hal itu diungkapkannya dalam diskusi bertema “Menuju Indonesia yang dicita-citakan” Menyongsong Kebangkitan Nasional tersebut hadir Noermansyah Tandjung (KAHMI), Rekson Silaban (GMKI), A. Effendy Choirie (PMII), Riad Oscha Chalik (GMNI) dan Hermawi F. Taslim (PMKRI) di Gedung KAHMI Jakarta, Selasa.

Pemimpin RI dari “Kecelakaan Politik”

JAKARTA, (PRLM).- Sejak terbentuknya NKRI, hampir semua pemimpin lahir karena “kecelakaan politik”, bukan berdasarkan pilihan yang direncanakan atau by design. Oleh sebab itu, Alumni Kelompok Cipayung diharapkan bisa menjadi sumber kader atau miniatur Indonesia, dan melahirkan pemimpin yang benar-benar direncanakan, yang bisa membawa kemajuan bangsa ini.

“Mengapa? Saya lihat UU Pemilu yang baru pun hasil tak akan jauh dari legislatif yang ada sekarang, yaitu mengecewakan,” kata Sekjen KAHMI, Noermansyah Tandjung di di Gedung KAHMI Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa.

Alumni Cipayung Kritik Kepemimpinan Nasional

JAKARTA, (PRLM).- Alumni Kelompok Cipayung (AKC) yang terdiri dari alumni HMI (Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia), PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia), PMKRI (Pergerakan Mahasiswa Kristen Republik Indonesia), GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), kembali mengkritisi pemerintahan sebagai kontribusi untuk melahirkan pemimpin yang diharapkan dan dicita-citakan.

Tudingan ICW Soal Dividen NNT Dibantah

JAKARTA,(PRLM).- Tudingan Indonesian Corruption Watch (ICW) tentang terjadinya pelanggaran baik dalam proses divestasi 24 persen saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) maupun proses pembagian dividen untuk pihak pemerintah daerah (Pemda) dibantah Direktur Utama PT Daerah Maju Bersaing (DMB) Andy Hadianto.

Kinerja KPK Belum Sistemik

JAKARTA, (PRLM).- Pemberantasan korupsi yang sistemik menjadi kunci tercapainya Indonesia yang bebas korupsi. Sayangnya, hingga hari ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi belum bekerja secara sistemik.

Pemerintah Diminta Hapus UU Diskriminatif

JAKARTA, (PRLM).-Selain mendesak pemerintah Indonesia untuk memperbaiki kondisi HAM Indonesia, HRW yang diwakili deputi untuk Asia Elaine Pearson, juga meminta pemda dan pemerintah pusat untuk menghapuskan undang-undang yang diskriminatif.

Mengutip laporan HRW Indonesia Andreas Harsono, Pearson menyebutkan bahwa di Indonesia saat ini terdapat 120 peraturan daerah yang diskriminatif terhadap perempuan dan kaum minoritas. Secara nasional, Jawa Barat merupakan provinsi terbanyak pemilik perda diskriminatif tersebut.

PNPM Dibawa ke Ranah Politik

PURWOKERTO, (PRLM).- Ada upaya partai untuk mengarahkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) ke ranah politik.

Deputi Menko Kesra Dr Ir Sujana Royat DEA, menyatakan ada kepentingan-kepentingan lain seperti parpol yang ingin menjadi 'penumpang gelap' dalam program PNPMn," kata Sujana Purwokerto, Selasa (15/5).

PNPM murni untuk pemberdayaan masyarakat, tidak boleh kepentingan politi masuk. Oleh karena pihaknya sekuat tenaga mengawal tidak ada kepentingan-berusaha menjadi 'penumpang gelap.

Pemerintah Cenderung Abai Terhadap Pelanggaran HAM di Papua

JAKARTA, (PRLM).-Wakil Ketua HRW Asia Elaine Pearson dalam acara jumpa pers di Kantor Kontras, Jakarta, Selasa (15/5), sangat menyayangkan sikap pemerintah Indonesia yang cenderung abai terhadap pelanggaran HAM di Papua.

Pemerintah dinilai lebih membela kepentingan ekonomi dengan mengorbankan kepentingan warga Papua. Akibatnya, banyak hak-hak warga Papua dilanggar karena kepentingan korporasi lebih diutamakan.

Parahnya, kebebasan media di sana sangat memprihatinkan lantaran akses jurnalis dan NGO dari luar dibatasi.

Pembahasan RUU Desa Dilanjutkan

JAKARTA, (PRLM).- DPR bersama Pemerintah bersama-sama menyepakati untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Desa.

“Bagaimana, apakah bersama bisa kita setujui untuk melanjutkan pembahasanRUU tentang Desa,” kata pimpinan rapat Ibnu Munzir (F-PG) saat PG) saat Raker dengan Mendagri GamawanFauzi di gedung DPR, Jakarta, Selasa (15/5), dijawab anggota “Setuju….” secara bersama-ama, danpalu pun diketok pimpinan tanda sepakat.

Pelanggaran HAM Indonesia Periode 2011 Meningkat 100 Persen

HUMINCA/"PRLM"

JAKARTA, (PRLM).- Dalam empat tahun terakhir, kondisi penegakan HAM di Indonesia memburuk. Oleh karena itu, pada saat pemaparan UPR (Universal Periodic Review) terhadap Indonesia di Dewan HAM PBB, Rabu (23/5/12) mendatang, negara-negara anggota PBB harus mendorong Indonesia untuk mengambil langkah nyata dalam menjamin kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, dan pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM yang ada selama ini.